#Kesehhatan#KoronaVirus

Pemerintah Bahas Tiga Opsi Mudik di Tengah Korona

( kata)
Pemerintah Bahas Tiga Opsi Mudik di Tengah Korona
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Jakarta(Lampost.co) -- Pemerintah tengah membahas opsi kebijakan tidak mudik Lebaran di 2020 guna mencegah penyebaran virus korona ke seluruh penjuru Indonesia. Dalam konteks ini, Kemenko Maritim dan Investasi bersama sejumlah kementerian lain telah sepakat untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugaskan sebagai Plt Menteri Perhubungan melalui juru bicaranya Jodi Mahardi mengatakan ada tiga skenario yang tengah dibahas sejumlah kementerian terkait. Pertama, bussines as usual artinya mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden (Joko Widodo)," kata Jodi, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2020.

Luhut sebelumnya memimpin rapat koordinasi terkait kesiapan kebijakan tidak mudik Lebaran 2020 sebagai upaya pembatasan penyebaran virus covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Rapat yang digelar melalui video conference, Senin, 23 Maret 2020 itu, diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI, dan Polri.

Dalam rapat itu dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus korona ke seluruh Indonesia akibat mudik. "Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat ," ujar Menko Luhut.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.

"Pada 2020 akan ada Pilkada di 207 daerah. Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen.

 

Lebih lanjut, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran 2020 ini.

Bila nanti diputuskan tidak ada mudik maka komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dilakukan secara intensif. Dalam rangka itu, Kementerian Agama akan meminta ormas Islam agar ikut serta menyampaikan anjuran tidak mudik kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tidak mudik Lebaran diyakini bisa membatasi penyebaran virus korona ke seluruh negeri.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus korona) ke seluruh Indonesia," kata Kepala BNPB Doni Monardo.

Lebih lanjut, Jodi mengatakan, saat ini memang belum ada keputusan final karena masih menunggu kondisi penyebaran virus tersebut. Namun yang pasti pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idulfitri.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...

Berita Terkait

Komentar