#ekspor

Pemerintah Ancam Cabut Izin Perusahaan Pengekspor Batu Bara

Pemerintah Ancam Cabut Izin Perusahaan Pengekspor Batu Bara
Ilustrasi tambang batu bara. Foto: AFP/Mohamed Abed.


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah mengultimatum perusahaan yang masih nekat mengekspor batu bara. Izin perusahaan pelanggar aturan penjualan batubara untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) bakal dicabut.

"Pemerintah mengapresiasi bagi perusahaan yang memenuhi komitmen DMO batu bara, tapi juga tidak segan untuk mencabut izin perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban itu,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta melalui keterangan resmi, Kamis, 6 Januari 2022.

Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor Batu Bara Hingga Akhir Januari

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan solusi kekurangan stok batu bara untuk pembangkit listrik. Sehingga, perlu dukungan serius untuk menghindari masalah di kemudian hari. 

Febry mengatakan ada kajian mendalam sebelum menerbitkan aturan tersebut. Sehingga, ada pertimbangan matang terkait regulasi itu. 

“Pemerintah tidak membabi buta melarang ekspor batu bara. Ini dilakukan untuk menjaga sumber energi kita," kata Febry.

Pemerintah menghentikan ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022 guna menjamin ketersediaan komoditas yang menjadi sumber tenaga bagi pembangkit listrik dalam negeri itu. Pelarangan ekspor sementara tersebut berlaku untuk perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, serta PKP2B.

Untuk solusi jangka panjang, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir membangun mekanisme DMO yang bersifat permanen. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional dan adaptif terhadap tantangan krisis energi global.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait