#PerasKades#ASN

Pemecatan Dua Oknum PNS Lamtim Pemeras Kades Tunggu Inkrah

Pemecatan Dua Oknum PNS Lamtim Pemeras Kades Tunggu Inkrah
Ilustrasi. Google Images


Sukadana (Lampost.co) -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lampung Timur masih menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk memproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dua oknum PNS Lamtim yang tersandung kasus pemerasan.

Kedua oknum PNS tersebut adalah Himawan Santosa dan Hendri Widyo. Keduanya memeras Kepala Desa di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban, dan telah divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor PN Tanjungkarang pada 8 Februrari 2021. Namun saat ini sedang mengajukan banding.

Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim M Ridwan menjelaskan untuk PTDH dua oknum PNS tersebut memang sudah memenuhi syarat sesuai dengan pasal 250  butir (b) PP No11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Dimana pada pasal 250 butir (b) itu disebutkan bahwa, PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

“Sesuai dengan ketentuan tersebut kedua oknum PNS itu memang sudah memenuhi syarat untuk di PTDH,” kata Ridwan, Kamis, 11 Februari 2021.

Namun lanjut Ridwan, untuk memproses draft SK Bupati tentang PTDH dimaksud tidak bisa langsung dilakukan, sebab BKPPD harus memiliki dasar yaitu salinan keputusan pengadilan yang telah memiki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Sementara kata dia, terakhir diperoleh informasi bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lamtim, yang menuntut dua oknum PNS itu dengan hukuman lima tahun penjara mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Tipikor PN Tanjung Karang yang memvonis hukuman dua tahun penjara.

“Karena itulah kami sampai saat ini masih menunggu, kalau proses hukum atas dua oknum PNS itu sudah incraht dan kami sudah menerima salinan keputusannya maka draft SK PTDH dua oknum PNS itu pasti segera kami proses,” kata Ridwan.

Sementara terpisah Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus, Kejari Lamtim, Rafliansyah Pasra, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa JPU Kejari Lamtim memang mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor PN Tanjung Karang.

Banding diajukan sebab Tim JPU Kejari Lamtim menuntut kedua terdakwa oknum PNS Lamtim, Himawan Santosa dan Hendri Widyo hukuman penjara selama lima tahun. Sementara Majelis Hakim Tipikor PN Tanjung Karang menjatuhkan vonis terhadap dua oknum PNS itu hukuman penjara selama dua tahun.

“Karena alasan itulah maka kami Tim JPU Kejari Lamtim mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor PN Tanjung Karang tersebut,” kata Rafli.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait