#pembangunan#infrastruktur

Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan Jalan di Tubaba

Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan Jalan di Tubaba
Jalan di Tubaba yang akan dibangun dua jalur. Lampost.co/Merwan


Panaragan (Lampost.co) -- Pembangunan jalan dua jalur di Tulangbawang Barat (Tubaba) terhambat karena pembebasan lahan. Pasalnya, sejumlah warga pemilik lahan masih menolak nilai kompensasi yang ditetapkan tim appraisal.

Meskipun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat tetap akan melanjutkan proyek tersebut dan disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.

 "Belum selesainya pembebasan lahan menjadi kendala utama untuk melaksanakan proyek jalan dua jalur sepanjang 1,975 meter ini," ujar Kabid Bina Marga, Sumardi, saat dihubungi, Selasa, 2 Maret 2021.

Sumardi mengatakan untuk menyelesaikan pembebasan lahan dari Tugurato-Pasar Panaraganjaya tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) setempat.

"Kami berharap ada kesepakatan warga dan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah lahan ini. Sebab, kegiatan ini sudah dilakukan pengukuran dan akan dimulai bulan ini," ungkapnya.

Dia mengatakan proyek jalan dua jalur tersebut akan dikerjakan PT. Mayang Sari Prima dengan anggaran sebesar Rp23,3 miliar. Kegiatan pembangunan jalan utama tersebut disatukan dengan pekerjaan pembentukan dan pengerasan badan jalan dua jalur di Kota Budaya Uluan Nughik.

 "Pembangunan jalan dua jalur jalan utama ini disatukan dengan kegiatan jalan dua jalur menuju lokasi Polres Tubaba," kata dia.

Dia menegaskan meskipun terkendala lahan, proyek tersebut tetap berjalan dan disesuaikan dengan lahan yang ada. "Artinya, kalau ada warga yang menolak didepan rumahnya dibangun  terpaksa kami tinggalkan, karena lebih banyak yang setuju dari pada yang menolak," tegasnya.

Kadis Perkimta setempat, Rizal Irawan, mengatakan Pemkab berulangkali menganggarkan pembayaran lahan tersebut. Namun, terdapat sejumlah warga yang menolak nilai pembayaran yang ditetapkan tim appraisal. Untuk mengganti lahan warga itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp600 juta.

"Yang belum menerima kompensasi sekitar 30 warga. Masalahnya, penetapan harga ini bukan pemkab yang menentukan tapi tim independent sesuai dengan petunjuk dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum," ungkapnya.

Salah satu warga pemilik lahan, berinisial SD (60), mengaku belum menyetujui harga yang ditetapkan karena nilainya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Apalagi, lahannya berada di jalan utama dan hanya dihargai Rp7 juta.

"Saya bukan menolak pembangunan, tetapi bayangkan saja lahan depan rumah saya akan digaruk 3m×40m hanya diganti rugi Rp7 juta.  Itu sudah termasuk dengan bangunannya. Uang segitu mengubah sertifikat saja nggak cukup," ungkapnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait