koronacovid-19psbb

Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali Wajib

Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali Wajib
Ilustrasi PSBB/MI/Fransisco Carolio Hutama Gani


Jakarta (Lampost.co) -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah tak menolak pembatasan sosial berskala mikro. Pasalnya, kebijakan itu untuk menekan laju penambahan kasus covid-19 di Indonesia.

 

“Pihak mana pun yang menolak mengikuti kebijakan dari pusat untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah karena bersifat wajib,” tegas juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam telekonferensi, Kamis, 7 Januari 2021.

Wiku mengatakan pembatasan sosial semata-mata untuk mempercepat penanganan pandemi. Kebijakan tersebut dirancang guna menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah, kata Wiku, tidak sembarangan dan telah memetakan wilayah mana yang harus menerapkan pembatasan. Beberapa indikatornya ialah wilayah dengan zona merah dan kontributor peningkatan covid-19 yang tinggi.

“Bukan hanya pemda (pemerintah daerah), masyarakat dari daerah pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan penyebaran covid-19,” tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum berminat menerapkan pembatasan sosial. Alasannya, Pemkot masih mampu mengendalikan kasus covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Karena melihat dari tren juga sampai saat ini masih terkendali, walau akhir tahun karena kejenuhan warga sehingga melonggarkan protokol kesehatan," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2020.
 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait