#beritalampung#beritalambar#plta

Pembangunan PLTA di Pekon Sindangpagar Diminta Tak Rugikan Masyarakat

Pembangunan PLTA di Pekon Sindangpagar Diminta Tak Rugikan Masyarakat
Bupati Lampung Barat Parosil saat meninjau lokasi pembangunan PLTA Sindangpagar. Dok


Liwa (Lampost.co): Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta kepada PT Adimitra M Wachid selaku pihak investor pembangunan PLTA di Pekon Sindangpagar, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat untuk tidak merugikan masyarakat.

Sebaliknya, keberadaan pembangunan yang dilakukan perusahaan tersebut justru mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang ada di daerah sekitar. Salah satunya mempekerjakan masyarakat Lambar.

Selain itu, Parosil mengajak masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan PLTA tersebut. Tujuanya agar pelaksanaan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Hal itu disampaikanya saat melakukan peninjauan pembangunan PLTA di pekon setempat, Rabu, 3 Agustus 2022.

"Kehadiran investasi dari PLTA PT Adimitra ini tujuanya bukan untuk merusak tatanan ekosistem dan pariwisata setempat, melainkan hanya ingin memanfaatkan sekaligus mengembangkan potensi ekosistem yang ada di Lampung Barat ini," kata Parosil.

Parosil berpesan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan perusahaan juga tidak merugikan masyarakat Lampung Barat. Namun, sebaliknya yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung Barat.

"Manfaat yang dimaksud itu lanjut antara lain dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lambar, terutama yang ada di sekitar lokasi. Hal itu bertujuan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di Lampung Barat," katanya.

"Dalam pengerjaan pembangunan PLTA ini khususnya untuk tenaganya diharapkan pihak perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dari Lampung Barat, sesuai dengan kemampuannya masing-masing," lanjut Parosil. Parosil juga meminta agar pihak perusahaan juga dapat menyampaikan laporan perkembangan pembangunan yang saat ini baru mencapai 10%.

"Kedepan agar perkembangan pembangunan yang sudah berjalan secara rutin dilaporkan ke Pemkab, minimal tiga bulan sekali. Hal ini dengan alasan bahwa setiap investasi yang ditanamkan di suatu daerah, maka sesuai ketentuan adalah wajib untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunanya kepada pemerintah setempat," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait