#P

Pembangunan Jaringan Listrik Dua Pekon di Suoh Tunggu Kementerian LHK

Pembangunan Jaringan Listrik Dua Pekon di Suoh Tunggu Kementerian LHK
Bupati Lambar Parosil Mabsus. Lampost.co/ Eliyah


Liwa (Lampost.co)-- Dalam rangka pembangunan dan pengembangan jaringan listrik PLN di sejumlah pekon dan pemangku di Lampung Barat yang belum mendapatkan penerangan, Pemkab setempat telah mengusulkan kepada PT PLN melalui Surat Nomor: 500/288/07/2022 tanggal 14 April 2022 lalu.


Hal itu katakan oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terhadap LKPj APBD TA 2021, Rabu 22 Juni 2022.

Menurut Parosil, usulan itu disampaikan kepada PLN terkait masih adanya pekon dan pemangku di Lambar yang hingga saat ini belum dapat menikmati penerangan listrik PLN. Terkait masalah itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT PLN persero unit distribusi Lampung, pada 21 Februari 2022 lalu.

Hasilnya yaitu  PLN telah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tahun 2020-2029 yang isinya yaitu memuat rencana pengembangan jaringan listrik di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam RUPTL PLN itu, kata dia, antara lain memuat rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan di dua pekon yaitu Pekon Roworejo dan Sidorejo Kecamatan Suoh.

Lalu, pengembangan jaringan listrik di beberapa pekon di Kecamatan Pagardewa yaitu di Pekon Sukamakmur, Bumiagung, Hujung, Atar Kuwaw, Batuapi dan Sidodadi.

Ia mengaku, sampai saat ini jumlah pekon yang sama sekali belum terjangkau listrik PLN tinggal dua lagi yaitu Pekon Roworejo dan Sidorejo (Suoh).

Untuk itu, Pemkab telah berkoordinasi dengan Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Liwa, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal itu dikarenakan dua pekon itu statusnya masih berada di kawasan hutan lindung sehingga pembangunannya memerlukan izin dari Kementerian terkait.

Secara prinsip kata dia, Kementerian LHK telah mengizinkan pembangunan jaringan listrik di dua pekon itu. Namun pelaksanaanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pihak PLN terlebih dulu menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hasil koordinasi pihaknya dengan PLN, kata dia, mereka juga  telah mengajukan surat permohonan kebijakan pengecualian persetujuan lingkungan kepada Kementerian LHK. Isinya adalah agar dapat diberikan kebijakan persetujuan lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan-UpayanPemantawan Lingkungan (UKL-UPL) pembangunan jaringan listrik di Pekon Roworejo dan Sidorejo.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar