protokolkesehatanLampung

Pemangku Kepentingan Bahas Serius Penegakan Protokol Kesehatan di Lampung

Pemangku Kepentingan Bahas Serius Penegakan Protokol Kesehatan di Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Covid-19 se Provinsi Lampung dalam penerapan peraturan dan penegakan protokol kesehatan pada adaptasi kebiasaan baru di Ballroom Hotel Novotel, Senin, 23 November 2020. Lampost/T


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Untuk mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang menimbulkan kerumunan massa, maka diperlukan pengawasan melalui penegakan protokol kesehatan oleh seluruh pihak/lembaga terkait. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan harus serius menyikapi pandemi ini.

Hal tersebut dikupas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Covid-19 se-Provinsi Lampung dalam penerapan peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan pada adaptasi kebiasaan baru di Ballroom Hotel Novotel Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Senin, 23 November 2020.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan adanya peningkatan kasus konfirmasi positif covid-19 yang mewabah saat ini dikarenakan konektifitasnya sangat tinggi karena Lampung merupakan pintu gerbang Sumatera. Ia menilai, trend peningkatan kasus terjadi pada bulan September karena ada momen libur panjang walaupun sudah ada instruksi protokol kesehatan.

"Kemudian di wilayah pilkada juga cenderung meningkat karena semua ingin menang dan masih melakukan kerumunan," kata Arinal.

Gubernur meminta semua pihak untuk taat dalam protokol kesehatan. Kemudian menerapkan pengawasan dan sanksi terkait protokol kesehatan. Ia pun meminta kepada TNI/POLRI untuk tegas menjalankan dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Bupati dan Walikota pula diminta untuk mengeluarkan peraturan yang tegas.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana mengingatkan apabila Kepala Daerah terbukti melanggar penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran virus corona maka akan diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 yang ditetapkan pada 18 November 2020.

Reihana merinci pada instruksi poin keempat, bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 67 huruf b yang berbunyi "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 78 juga menyebutkan kepala daerah/wakil kepala daerah bisa diberhentikan karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Kemudian bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b.


 

EDITOR

Dian Wahyu Kusuma

loading...




Komentar


Berita Terkait