#pemalsuan#dukungan

Pemalsuan Surat Dukungan Bisa Dipidana

Pemalsuan Surat Dukungan Bisa Dipidana
Foto : Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung akan menerapkan sanksi pidana bagi bakal calon perseorangan yang memanipulasi atau memalsukan dukungan untuk kepentingan pencalonan.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansyah mengatakan, pihaknya meminta bakal calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota yang maju dari jalur perseorangan atau independen tidak memanipulasi atau memalsukan dukungan pencalonan.

Berita Terkait:

3237 Dukungan Sugianto-Masriza Tidak Memenuhi Syarat

Ribuan Surat Dukungan Paslon di Pilwakot Bandar Lampung Tak Penuhi Syarat

Sebab jika hal itu dilanggar maka terdapat unsur pidana pemilu jika bakal pasangan calon perseorangan terbukti memanipulasi atau memalsukan KTP untuk dukungan pencalonan.

“Saya perlu mengingatkan kepada bakal pasangan calon perseorangan. Ada unsur pidana pemilu, apabila mereka mengambil dengan menduplikasi KTP orang lain,” tegas Candrawansyah, Senin, 24 Februari 2020.

Lebih jelas disampaikan bahwa sanksi pidana bagi bakal calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dari jalur perseorangan diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan, sanksi bagi bakal pasangan calon perseorangan yang terbukti memanipulasi atau memalsukan KTP, yakni pidana selama 12-36 bulan kurungan.

“Karena ini sudah terjadi dan ada info di Jawa Timur, ada sindikat yang memanipulasi KTP untuk dukungan calon perseorangan. Ini informasi bagi pasangan calon,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat akan dilakuakan validasi data dukungan KTP bagi pasangan calon perseorangan oleh KPU dan Panwascam.

“Kita akan mendampingi secara melekat proses verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU dengan melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Staf Sekretariat agar semua terpantau, nanti akan diberikan informasi oleh KPU kegiatan verifikasi faktual nya dan itu juga sesuai dengan PKPU 16/2019,” kata Candrawansyah.

Terakhir, Bawaslu Bandar Lampung juga mengimbau kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang merasa tidak memberika dukungan kepada pasangan calon perseorangan untuk dapat melaporkan hal itu kepada Bawaslu setempat.

“Saya sampaikan kepada masyarakat apabila memang tidak mendukung, maka masyarakat tersebut juga harus berani untuk menandatangani form tidak mendukung, agar verifikasi faktual nya memang sesuai dengan dukungan masyarakat,” pungkasnya. 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait