jasakeuanganOJK

Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Jasa Keuangan Rendah

Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Jasa Keuangan Rendah
dok Google Images


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Lampung menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia berdasarkan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada tahun 2019 menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan produk atau layanan produk jasa keuangan. 

Dimana hanya 38,03% penduduk Indonesia yang tergolong well literate (memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga Jasa Keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan), meskipun terdapat peningkatan dari survey yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2016 yaitu sebesar 29,7%. 

Adapun indeks inklusi atau utilitas produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 76,19%, yang pada tahun 2016 hanya sebesar 67,8%. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai industri jasa keuangan, OJK Provinsi Lampung memberikan pemahaman dalam sosialisasi maupun edukasi untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat dari berbagai umur dan latar belakang. 

OJK Provinsi Lampung bersinergi dengan Pemerintah Daerah, berbagai Lembaga Jasa Keuangan, instansi dan dinas  dinas terkait demi meningkatkan pengetahuan masyarakat baik mengenai produk layanan keuangan maupun informasi mengenai entitas yang menawarkan berbagai produk investasi ilegal yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat.

"Investasi ilegal yang marak terjadi saat ini tidak hanya memakan korban dari masyarakat umum, melainkan juga dari semua lapisan dan tingkatan masyarakat.
Pada September 2020, Satgas Waspada Investasi menemukan kembali 32 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat," kata Kepala OJK provinsi Lampung Bambang Hermanto, Selasa 20 Oktober 2020.

Dari 32 entitas tersebut, lanjut dia, di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut seperti 2 Perdagangan Berjangka/Forex Ilegal, 3 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal, 2 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 25 lainnya, salah satu entitas yang diminta ditutup adalah aplikasi Alimama Indonesia  (almm.qdhtml.net) yang belakangan ramai diberitakan karena diduga melakukan penipuan dengan modus penghimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja. 

Saat ini, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat, karena para pelaku memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar. Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat.  

"Sejak 2017 sampai September 2020, terdapat 976 Entitas Investasi Ilegal dan 143 Entitas Gadai Ilegal, yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Kami tak henti  hentinya selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menempatkan dananya, lebih bijak dalam memilih instrument investasi serta jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," paparnya. 

Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan berbagai entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Sebelumnya, pada 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi telah menindak 126 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal, sehingga total entitas fintech peer-to-peer lending ilegal yang sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga September 2020 sebanyak 2.840 entitas," jelasnya.

Meskipun OJK dan Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa izin OJK, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak berizin. 

"Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id," tutup dia.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait