#Pilkada#Lampung

Pelantikan Kepala Daerah Baru Masih Tunggu Proses Hukum

Pelantikan Kepala Daerah Baru Masih Tunggu Proses Hukum
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota untuk delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masa jabatan tahun 2021-2024. Namun untuk teknisnya masih menunggu keputusan hukum dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan pihaknya sudah memegang tanggal Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah di delapan Kabupaten/Kota pada 17 Februari 2021 mendatang. Kemudian tugas Pemerintah Provinsi Lampung melakukan persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala daerah terpilih tersebut. 

"Untuk persiapannya standar saja tidak ada sesuatu yang berbeda. Dalam beberapa hari ini Asisten I, Biro Otda, Kesbang dan jajarannya akan menggelar rapat dan menunggu informasi dari KPU mana saja daerah yang sudah siap dan mana yang belum siap dilantik," kata Fahrizal usai paripurna di DPRD Lampung, Senin, 18 Januari 2021.

Bagi calon kepala daerah yang masih berproses hukum maka pelantikan ditunda sampai hasil keputusan hukum secara resmi. Fahrizal mengatakan, pihaknya tidak bisa masuk keranah hukum. Jika sampai akhir masa jabatan ada daerah yang belum selesai persoalan hukumnya maka akan diisi oleh Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan kepala daerah.

"Kalau sampai AMJ belum ada keputusan resmi maka kita menunggu keputusan resmi secara hukum, menunggu arahan dari Kemendagri. Pjs jugakan yang menentukan Kemendagri," katanya.

Sesuai data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk AMJ Kepala Daerah di Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesisir Barat dan Pesawaran habis pada 17 Februari 2021. Artinya bila ada daerah yang sampai 17 Februari 2021 belum ditetapkan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 maka Pemerintah Provinsi Lampung akan menyiapkan Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan kursi tersebut.

Di Kota Bandar Lampung, saat ini masih berproses. Pasca keputusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dan ditindaklajuti oleh keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK. 03.1-KPT/1871/KPU-kot/I/2021 tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020. Keputusan tersebut mendiskualifikasi Pasangan Calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang memperoleh 249.241 suara (57,3%). Kemudian pasangan nomor urut 3 tersebut mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA).

Sesuai hitungan suara di Pilkada delapan Kabupaten/Kota perolehan suara terbanyak diantaranya Nanang Ermanto-Pandu Kusuma Dewangsa (Lampung Selatan), Musa Ahmad-Ardito Wijaya (Lampung Tengah), Dawan Rahardjo-Azwar Hadi (Lampung Timur), Radin Adipati Surya-Ali Rahman (Way Kanan), Dendi Ramadhona Kaligis-S. Marzuki (Pesawaran), Agus Istiqlal-A. Zulqoini Syarif (Pesisir Barat), Eva Dwiana-Deddy Amarullah (Bandar Lampung), dan Wahdi-Qomaru Zaman (Metro). 

Namun pada Sabtu, 9 Desember 2020 sebanyak lima pasangan calon di empat daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020 mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pantauan Lampost di situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK) pada kanal pilkada serentak 2020 (https://www.mkri.id/index.php). Kelima paslon tersebut yakni Nessy Kalviya-Imam Suhadi (Lampung Tengah), Arya Lukita-Erlina (Pesisir Barat), Hipni-Melin (Lampung Selatan), Tony Eka Candra-Antoni Imam (Lampung Selatan) dan Yusuf Kohar-Tulus Purnomo (Bandar Lampung).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK No.8/2020 pencatatan permohonan untuk pemilihan bupati/wali kota berlangsung pada 13 sampai 29 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur pada 16 hingga 30 Desember 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan hasil pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada 26 Januari 2021. Sedangkan pengucapan putusan untuk sengketa pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada 19 hingga 24 Maret 2021.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait