#beritalampung#beritalampungterkini#serapananggaran#penyerapananggaran

Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Daerah Perlu Pengawasan

Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Daerah Perlu Pengawasan
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penyerapan anggaran oleh pemerintah provinsi  dan kabupaten/kota perlu mendapat pengawasan dengan bekerja sama instansi pengawasan.  Hal itu agar penyerapan anggaran berjalan tepat dan cepat.

"Misal Pemprov Lampung menggandeng Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengoptimalisasi realisasi anggaran, terutama pada tingkat daerah. Sebab, masih banyak daerah yang menganggap enteng serapan padahal hal ini berpengaruh pada inflasi suatu daerah," kata pengamat ekonomi Universitas Lampung Yoke Moelgini, Senin, 19 September 2022.

Baca juga: Kendala Ketersediaan Anggaran sebabkan Penyerapan di Tanggamus Rendah 

Apalagi, Pemprov Lampung harus lebih tegas dan memberikan peringatan bukan sekadar imbauan. "Karena bisa saja justru ada oknum yang lakukan penyelewengan. Hal ini harus terus terpantau dan dengan kerja sama tersebut dapat diminimalisasi," katanya.

Menurut dia, kerja sama dengan BPK bisa menghindari tindakan korupsi. "BPK bisa mengakomodasi dengan penekanan terhadap pendampingan dan konsultasi intensif baik dari Pemerintah Pusat maupun BPK, hingga pengawalan kejaksaan," ujarnya.

Apalagi, masih banyak permasalahan kurang tepatnya pendataan yang menjadikan penghambat kecepatan realisasi anggaran. "Aturan teknis harus dibuat secara lebih jelas untuk menghindari revisi yang terlalu sering di level pejabat pelaksana teknis," katanya.

Dia juga mendukung adanya sanksi jika daerah masih enggan lakukan penyerapan. Misalnya, sanksi penundaan penyerahan dana bagi hasil (DBH). "Bisa juga misal kepala daerah yang masih menumpuk belanja di bank, perlu diberi sanksi yang cukup berat," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait