#KPK#LHKPN

Pejabat Lampung Tak Lapor LHKPN Terancam Sanksi

Pejabat Lampung Tak Lapor LHKPN Terancam Sanksi
Ilustrasi. Dok. MI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu para penyelenggara negara (PN), termasuk pejabat di Provinsi Lampung untuk segera melaporkan harta kekayaan 2021.

Plt Juru Bicara Bidang Pecegahan KPK, Ipi Maryati Kuding belum memaparkan secara spesifik jumlah PN yang telah melapor, khususnya di Lampung. Menurutnya, pelaporan masih terus berlangsung.

"Batas akhir pelaporan masih beberapa hari lagi, yakni 31 Maret 2022," ujarnya, Senin, 28 Maret 2022.

Soal pelaporan harta kekayaan kepala sekolah, Ipi menyebut tak ada aturan yang menyebut secara spesifik wajib melapor LHKPN.

Pihak-pihak yang menjadi wajib lapor, mengacu pada pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Wajib lapor yakni Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pasal 2 UU no 28/1999 tidak menyebutkan jabatan tersebut sebagai penyelenggara negara, namun instansi dengan pertimbangan tertentu dapat memperluas wajib lapor LHKPN di lingkungan instansinya," kata Ipi.

Sementara, Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK di Lampung juga wajib melapor harta kekayaannya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 4 Pergub Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemprov Lampung.

Adapun wajib lapor LHKPN di Pemprov Lampung di antaranya Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PejabatAdministrator, Bendahara Penerima dan Pengeluaran, Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan Pendidikan, Khusus, Pejabat Fungsional Madya dan Utama, Pokja Pengadaan Barang/Jasa; dan Pengelola Anggaran lebih dari atau sama dengan Rp500 juta.

Sementara, pada pasal 8 pergub tersebut mengatur sanski bagi PN di Pemprov Lampung yang tidak melapor.

Disebutkan, wajib lapor yang tidak melaksanakan kewajiban Penyampaian LHKPN dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Sanksi disiplin ringan yakni teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sanksi disiplin sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenaikan pangkat selama setahun, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun, dan pembayaran tambahan perbaikan pengasilan bulan berjalan sampai dengan bulan berikutnya tidak dibayarkan.

Selanjutnya, sanski disiplin berat yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait