#ppn#pajak

Pedagang Pasar Protes Rencana Pemungutan PPN Sembako

Pedagang Pasar Protes Rencana Pemungutan PPN Sembako
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Lampung memprotes rencana Pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan rencana pemerintah untuk memungut PPN dari komoditas sembako patut ditinjau ulang. Sebab, pendapatan pedagang pasar khususnya tradisional berbeda dengan perusahaan retail.

"Saya dan IKAPPI Lampung akan protes keras terhadap wacana kenaikan PPN produk sembako ini," katanya kepada Lampost.co, Kamis, 10 Juni 2021.

Ia mengatakan dalam pasar tradisional ada harga yang sebagian besar harganya lebih rendah dari pasar modern. Kemudian di pasar tradisional masih ada tawar menawar antara pedagang dan pembeli yang berdampak besar bagi omzet pedagang. "Apalagi hari ini masih banyak harga pangan yang belum stabil," kata senator asal Lampung itu.

Padahal dalam aturan sebelumnya, sembako bukan objek pajak yang dikenakan PPN. Namun, dalam revisi baru sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Adapun daftar sembako yang akan dikenakan PPN, yakni beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu, dan gula.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara, seperti gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung masyarakat, serta panas bumi.

Selanjutnya ada asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit. Lalu ada bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Kemudian pemerintah juga menambahkan objek jasa baru yang akan dikenai PPN, yaitu pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait