#Pasarsmep

Pedagang Lama Pasar SMEP tak Kebagian Jatah Toko

Pedagang Lama Pasar SMEP tak Kebagian Jatah Toko
Suasana validasi pedagang pasar SMEP pada Senin, 11 Oktober 2021, sore. Lampost.co/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Beberapa pedagang lama di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung mengaku tidak mendapatkan bagian untuk menempati ruko atau tenant meskipun telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Pedagang Pasar SMEP (HPPS). 

Keluhan tersebut disampaikan Yanti. Ia mengaku telah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan fotokopi KK dan KTP ke Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. 

“Saya sebelumnya sudah mendaftar, tetapi karena anak saya lahiran jadi toko tutup sementara karena ngurusin cucu. Giliran mau validasi, katanya saya enggak punya bagian,” ujarnya setelah mencoba melakukan protes kepada Kepala UPT Pasar SMEP, Senin, 11 Oktober 2021.

Baca: Proses Validasi Data SMEP Diduga Langgar Prokes

 

Ia merasa kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan pengelola pasar. Meski telah melakukan protes, ia tetap tidak mendapatkan bagian untuk mengisi salah satu ruko/tenan ataupun emperan di SMEP. 

“Tadi sudah bicara dengan Kabis Pasar, tetapi jawabannya enggak jelas. Katanya kalau enggak terdaftar ya enggak bisa dapat tempat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol menyebut akan ada pengecekan ulang terhadap data yang telah ada saat ini. 

“Nanti kami akan croscheck lagi data-data itu. Apakah yang enggak kebagian itu benar pedagang lama atau bukan,” kata Wilson, saat ditemui usai hearing bersama DPRD Kota Bandar Lampung. 

Mengenai jumlah pedagang yang telah terdaftar menempati slot SMEP, Wilson mengatakan berjumlah 500 orang. Pendaftaran sendiri telah dilakukan sejak 2019 lalu. 

“Kan pendaftaran dan validasi sudah selesai, itu kami patokannya sama data lama. Jadi mungkin saja yang tidak kebagian itu bukan pedagang lama, tetapi baru,” ujarnya.

Mengenai informasi harga sewa Rp20 ribu per hari, Wilson mengeklaim bukan kebijakan dari Dinas Perdagangan. Biaya sewa yang yang ditetapkan yakni berdasar pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

“Kalau untuk biaya kami mengacu pada Perda, kalau untuk biaya harian seperti kebersihan dan lainnya itu kebijakan UPT,” katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait