#Korupsi#OTTKPK#KPK#GubernurSulsel

PDIP Belum Tentukan Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDIP Belum Tentukan Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tiba di Gedung KPK usai ditangkap tangan. MI


Jakarta (Lampost.co) -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya belum terpikir mengganti Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dengan kader lain. Nurdin tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami belum memikirkan ke sana (mengganti Nurdin) karena kami juga syok, kami sangat kaget karena beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik," kata Hasto dikutip dari Antara, Minggu, 28 Februari 2021.

Hasto menyebut Nurdin mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat. Khususnya para petani.

"Sehingga kami sangat kaget atas kejadian (penangkapan Nurdin) tersebut, tetapi partai memang tidak boleh intervensi hukum," kata Hasto.

Hasto mengungkapkan ada masukan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan agar DPP membantu advokasi Nurdin. Usulan itu masih dipertimbangkan.

"Tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto.

Dia menyebut pihaknya masih menunggu keterangan lebih lengkap dari KPK terkait OTT Nurdin. Namun, dia memastikan PDI Perjuangan tak bakal mengintervesi proses hukum yang berjalan.

"Karena beliau itu kan rekam jejaknya sangat baik. Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Tapi kan itu soal sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," tutur Hasto.

Nurdin bersama Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba dibekuk KPK pada Sabtu, 27 Februari 2021. Uang Rp2 miliar diduga terkait suap disita KPK dalam operasi senyap itu.

KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap dan gratfikasi pada proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. Nurdin dan Edy menjadi tersangka penerima suap, sedangkan Agung tersangka pemberi suap.

Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Agung dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait