#proyekspam#KPPU

PDAM dan Kontraktor SPAM Didenda Miliaran Rupiah

PDAM dan Kontraktor  SPAM Didenda Miliaran Rupiah
Suasana Sidang Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau di Kantor Wilayah KPPU Sumatera Bagian Selatan Jalan Pangeran Diponegoro, Bandar Lampung, Rabu 26 Februari 2020.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau menimbulkan berbagai masalah. Bahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang putusan mengenai persoalan tersebut di Kantor Wilayah KPPU Sumatera Bagian Selatan Jalan Pangeran Diponegoro, Bandar Lampung, Rabu 26 Februari 2020. 

"KPPU memutus Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi yang memimpin sidang dalam siaran resminya.

Berita Terkait:  Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kritisi Proyek SPAM PDAM

Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan: 1) Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2) Menghukum Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) untuk membayar denda sejumlah Rp1.747.000.000,-. Kemudian 3) Menghukum Terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor) untuk membayar denda sejumlah Rp3.843.000.000,- dan 4) Menghukum Terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana), untuk membayar denda sejumlah Rp2.358.000.000,-.

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan RI terkait tender dengan skema KPBU yang terdapat fasilitas Viability Gap Fund (VGF) atau dana dukungan kelayakan, untuk menjadikan variabel besaran VGF (aspek finansial) dan aspek teknis sebagai variabel utama yang dinilai. Kemudian, PT SMI, agar konsultan yang bekerjasama dengan PT SMI tidak dapat secara langsung berhubungan dengan panitia pengadaan dan peserta tender. 

Baca juga: Lagi, Truk Nyungsep di Lubang Galian SPAM

Sementara DPRD Kota Bandar Lampung juga akan melakukan pengawasan tekait dengan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, karena dalam proses tender perkara a quo tidak seluruhnya melaksanakan amanat Perda ini; dan 4) Walikota Kota Bandar Lampung agar (1) memperbaiki tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan mekamisme KPBU agar sesuai dengan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat dan (2) memberikan sanksi kepada PJPK dan panitia pengadaan. 

 

 

 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait