pilkada

Paslon Himel Laporkan Kinerja Penyelenggara ke Bawaslu

Paslon Himel Laporkan Kinerja Penyelenggara ke Bawaslu
LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamsel Hipni-Melin Haryani, Jauhari didampingi tim advokat dan bantuan hukum saat menyampaikan laporan ke Bawaslu Lamsel, Minggu (13/12/2020). (Lampost.co/Armansyah)


KALIANDA (Lampost.co) -- Diduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara pada Pilkada Lampung Selatan 2020, tim advokasi dan bantuan hukum pasangan calon nomor urut tiga Hipni-Melin Haryani (Himel) laporkan kinerja penyelenggara ke Bawaslu Lamsel, Minggu (13/12/2020).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, tim pemenangan Himel menduga adanya dugaan pelanggaran berupa pengondisian yang dilakukan oleh oknum  penyelenggara di tingkat TPS. Dimana, banyak pemilih di sejumlah TPS yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 karena tidak mendapatkan formulir C.Pemberitahuan-KWK. 

Liaison Officer (LO) Jauhari yang didampingi tim advokasi dan bantuan hukum paslon Himel, Amri Sohar mengatakan pihaknya mendatangi kantor Bawaslu Lamsel untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam persiapan tahapan pemungutan suara Pilkada Lamsel 2020. 

"Hampir di seluruh di kecamatan, kami menemukan masyarakat tidak mendapatkan C-Pemberitahuan-KWK yang mengakibatkan mereka tidak bisa hadir pada pencoblosan 9 Desember 2020. Tentunya partisipasi masyarakat sangat rendah sekali pada Pilkada Lamsel tahun ini," kata dia. 

Selain itu, kata Jauhari, pihaknya menduga adanya dugaan pengondisian yang dilakukan oknum penyelenggara di tingkat TPS. Dimana, diduga petugas KPPS banyak tidak memberikan formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada masyarakat. 

"Ini dimungkinkan ada basis-basis tertentu atau kelompok-kelompok tertentu sehingga undangan (C.Pemberitahuan-KWK) tidak didistribusikan ke masyarakat. Itu sementara dugaan kami, berdasarkan laporan dari masyarkat," kata dia. 
 

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait