#penjabat#kepaladaerah

Parpol Berharap Penjabat Kepala Daerah Birokrat dengan Kepemimpinan Kuat

Parpol Berharap Penjabat Kepala Daerah Birokrat dengan Kepemimpinan Kuat
Ilustrasi menuju pemilu 2024 diunduh Jumat, 18 Februari 2022. (Foto: Istimewa)


Bandar Lampung (lampost.co) -- Partai politik berharap Gubernur mengusulkan birokrat eselon II yang matang ilmu pemerintahan dan memiliki kepemimpinan (leadership) yang kuat menjadi penjabat(Pj) kepala daerah.

"Menurut pandangan saya, tentu saja Pj kepala daerah harus yang betul-betul ngerti tentang ilmu pemerintahan. Kedua leadership yang kuat. Kemudian tentu dia harus benar-benar menegakkan netralitas," ujar Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono, melalui telepon, Jumat, 18 Februari 2022.

Menurutnya, jangan sampai tiga nama yang diusulkan hanya pejabat yang pandai mencari muka kepada pimpinan.

"Kalau leadership gak kuat, cuma pejabat cari muka ya repot. Karena kewenangannya ini kan cukup lama dan ini tentu harus mendapat objektivitas profesional. Dia sama dengan bupati definitif waktunya. Kalau tidak, bahaya nanti Plt nabrak aturan," ujar mantan Sekda Provinsi Lampung itu.

Senada, Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Pattimura berharap mereka yang ditetapkan pemerintah haruslah figur yang profesional dan memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat.

"Itu wilayah pemerintah daerah dalam rangka mencari siapa yang paling berkompeten bisa menjadi Pj di lima daerah. Pemerintah pasti punya kriteria, jangan sampai yang menjadi Pj tidak memenuhi syarat dalam rangka kepemimpinan," ujarnya.

Baca juga: Penjabat Kepala Daerah Bakal Ditunjuk Langsung Presiden

Ia khawatir bila Pj kepala daerah yang ditunjuk memiliki pengalaman kepemimpinan yang lemah akan berdampak buruk terhadap kepentingan masyarakat. Sebab, menurutnya, penjabat bertugas menjalankan agenda pemerintah. 

"Karena menghadapi tahun politik pemilu dan pilkada serentak, maka harus betul-betul profesional dalam menjalankan pemerintahan. Profesional tentu salahsatunya netral tidak menimbulkan kecurigaan berpihak kiri kanan," tegas Anggota DPRD Lampung itu.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Ismet Roni menegaskan bila penunjukan penjabat kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu, partai politik tidak bisa mengintervensi. 

"Kami ikut apa yang menjadi aturan pemerintah. Karena itu kewenangan pemerintah, partai politik tidak bisa mengintevensi. Siapapun pejabatnya tidak penting bagi Golkar," jelasnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ismet yakin pemerintah akan menetapkan Pj yang memenuhi semua unsur persyaratan.

"Silakan siapun juga, karena kami tak terpaku dengan hal seperti itu. Golkar fokus pada apa yang menjadi program Partai Golkar yakni rekrutmen kader baru, konsolidasi," jelas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait