#beritalambar#pemkablambar#dprdlambar

Parosil Diminta Evaluasi Penempatan Pejabat Sesuai Bidang dan Keahlian

( kata)
Parosil Diminta Evaluasi Penempatan Pejabat Sesuai Bidang dan Keahlian
Paripurna pengesahan LKPj APBD TA 2019. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co): Sejumlah anggota DPRD Lampung Barat, Kamis, 30 Juli 2020, meminta agar Bupati Parosil Mabsus mengevaluasi penempatan pejabat dengan menyesuaikan keahlian. Pernyataan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Lambar sebagai catatan dalam rapat paripurna pengesahan LKPJ TA 2019 di DPRD Lambar.

Catatan-catatan itu antara lain disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi. Diantaranya Untung selaku juru bicara Fraksi Gerindra. Untung meminta agar Bupati mengevaluasi pengangkatan camat karena ada yang dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Dimana berdasarkan peraturan itu dijelaskan bahwa seorang camat harus menguasai dan memiliki bidang ilmu pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah.

Selain itu, lanjut Untung, seorang camat juga harus pernah bertugas di desa atau kelurahan atau kecamatan paling lambat selama 2 tahun. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka seorang calon camat harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) calon camat yang dibuktikan dengan sertifikat.

Kemudian juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sugeng Hari Kinaryo Adi, menyarankan Bupati untuk mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menempatkan pejabat harus sesuai keahlianya.

Hal yang sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Ismun Zani, yang meminta agar pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terkait kinerja penempatan ASN untuk disesuaikan dengan bidang dan keahlian.

"Kami juga meminta untuk meningkatkan kinerja petugas khususnya pada bidang pelayanan umum terutama pada perusahaan daerah air minum, Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan  Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Kependudukan dan Capil," katanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat, Dedeh Rohayati, menyampaikan agar anggaran dana desa yang diperuntukan bagi modal usaha BUMDes harus benar-benar diawasi dan jangan sampai anggaran tersebut menjadi sia-sia.

"Pengelolaan BUMDes juga harus diisi oleh orang-orang yang sumber daya manusianya berkualitas, kreatif inovatif, jujur, dan bertanggungjawab. Tujuanya agar dalam pengelolaan dana desa tersebut bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Sebab didirikannya BUMDes tujuanta adalah untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha kearifan lokal agar dapat berkembang dalam masyarakat serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dalam rangka menuntaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Bupati Lambar Parosil Mabsus menyatakan siap mengevaluasi kinerja pemerintahan yang saat ini dipimpinnya. Bahkan ia mengaku jika dirinya belakangan sudah meminta Sekkab untuk segera melaksanakan proses evaluasi terkait apa yang sudah diminta oleh DPRD itu.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar