#pilkada#laporan

PAPD Alihkan Laporan Perkara Menjadi Informasi Awal terkait Wakil Wali Kota

PAPD Alihkan Laporan Perkara Menjadi Informasi Awal terkait Wakil Wali Kota
Perhimpunan Advokat Pro-Demokrasi (PAPD) Lampung mendatangi kantor Bawaslu Bandar Lampung untuk menjelaskan syarat formal dan materil terkait laporan terhadap bakal calon (balon) wali kota Bandar Lampung.Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Perhimpunan Advokat Pro-Demokrasi (PAPD) Lampung mendatangi kantor Bawaslu Bandar Lampung untuk menjelaskan syarat formal dan materil terkait laporan terhadap bakal calon (balon) wali kota Bandar Lampung, yang kini menjabat Wakil Wali Kota Yusuf Kohar. Hal itu terkait perbedaan persepsi terkait definisi saksi.

Aktivis PAPD ke Bawaslu Bandar Lampung, Jumat sore, 7 Agustus 2020.  “Ya betul tadi kami ke kantor Bawaslu Bandar Lampung, tetapi bukan cabut laporan, ya. Kedatangan kami untuk menjelaskan mengenai syarat formal dan materil yang diminta Bawaslu. Kami berbeda pandangan mengenai definisi saksi," ujar pimpinan PAPD Lampung Muhammad Junaidi.

Bawaslu menginterpretasikan saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui langsung. Sementara PAPD berpedoman pada putusan MK No 65/PUUVIII/2010 yang memperluas makna saksi.

Junaidi menegaskan mereka bukan mencabut laporan, namun hanya mengalihkan dari laporan perkara kepada laporan informasi awal kepada Bawaslu Bandar Lampung. “Kami menginginkan agar masalah ini segera mendapatkan keputusan, ada kepastian hukum sehingga mengubah laporan pengaduan menjadi laporan informasi awal pelanggaran sesuai Pasal 11 Perbawaslu No 14,” ujar pengurus DPD Partai Demokrat ini.

Saat ditanya kenapa laporan ini harus segera diputuskan Bawaslu, ia menyatakan tafsir beragam tentang Pasal 71 Ayat (3) ini dapat memperkeruh suasana. “Jadi kami laporkan Wakil Wali Kota dengan dugaan  melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3)  UU 10 Tahun 2016. Bukan soal bagi-bagi sembako karena saat ini ranahnya bukan pelanggaran tapi soal pendidikan etika politik yang baik kepada masyarakat Bandar Lampung,” katanya. 

“Lurah mengutip Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016, hal ini yang mendasari Bawaslu harus segera buat keputusan. Jangan sampai karena ragam tafsir Pasal 71 ini semua lurah bahkan bisa-bisa nanti RT-RT menghalangi sosialisasi dengan alasan pasal tersebut dan ini bisa mengakibatkan gesekan di tingkat grassroot,” katanya.

Anggota PAPD lainnya Hengki Irawan menegaskan akan terus mengawal kasus ini meski status perkara sebagai laporan informasi awal. “Segera harus diputuskan jangan kelamaan. Soal kumpulkan bukti dan panggil saksi Bawaslu kota punya perangkatnya bahkan sampai kelurahan. Kalau Bawaslu tanggap, sebenarnya semua orang yang ada di video, baik Pak Wakil, lurah ataupun warga bisa kok dipanggil, tinggal Bawaslu mau apa enggak,” katanya. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait