#pilkada#pemilu#politik#beritalamsel

Panwaslu Desa di Lamsel Diminta Maksimalkan Pengawasan

Panwaslu Desa di Lamsel Diminta Maksimalkan Pengawasan
Kordiv Pengawasan Bawaslu Lamsel Iwan Hidayat yang didampingi Korsek Bawaslu Lamsel Erlina saat memberikan materi pada bimtek pengawasan kampanye Pilkada Lamsel di Hotel NBR Kalianda, Rabu (11/11/2020). Dok/Humas Bawaslu Lamsel


Kalianda (Lampost.co): Sebagai ujung tombak dalam pengawasan Pilkada serentak 2020, ratusan Panwaslu Desa se-Lampung Selatan diminta memaksimalkan pengawasan selama tahapan kampanye. Sebab, potensi pelanggaran bisa saja terjadi selama tahapan kampanye berlangsung. 

Hal tersebut diungkapkan, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lamsel, Iwan Hidayat, saat memberikan sambutan dalam bimbingan teknis Panwaslu Desa dalam rangka pengawasan kampanye Pilkada Lamsel 2020 di Hotel Negeri Baru Resort Kalianda, Rabu, 11 November 2020.

"Saat ini tahapan kampanye masih berlangsung. Sedangkan, Panwaslu Desa adalah ujung tombak kita dalam pengawasan. Untuk itu, kami minta Panwaslu Desa bisa memaksimalkan pengawasan secara melekat pada tahapan kampanye," kata dia.

Iwan mengatakan ada beberapa potensi pelanggaran yang mesti diwaspadai dalam pengawasan kampanye dimasa pandemi covid-19, yakni politik uang. Sebab, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi ini bisa tergiur dengan iming-iming uang maupun materi dari para calon.

"Praktik Politik uang ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Kalau paslon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," kata dia. 

Iwan menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran TSM, yakni Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

"Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan, Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan ketentuan pidana mengenai politik uang dalam UU nomor 10/2016 tentang Pilkada pada pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 bulan dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

"Pelanggaran money politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye. Manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A," katanya. 

Untuk itu, Hendra mengharapkan kepada seluruh Panwaslu Desa supaya dapat meningkatkan dan memaksimalkan pengawasan selama tahapan kampanye hingga tahapan masa tenang mendatang. "Panwaslu Desa adalah ujung tombak dalam pengawasan. Untuk itu, kami minta Panwaslu Desa bisa memaksimalkan pengawasannya," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait