#pandemicovid-19#harianaknasional#beritalampung

Pandemi Covid-19 Ancam Hak-hak Anak

( kata)
Pandemi Covid-19 Ancam Hak-hak Anak
Webinar Lampung Post Series Spesial Hari Anak 2020, Kamis, 23 Juli 2020. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Hingga kini, pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan arah yang positif. Saat ini sudah banyak masyarakat terdampak khusus di sektor ekonomi. Pelemahan ekonomi bisa menjadi ancaman bagi pemenuhan hak anak.

Aktivis Perlindungan Anak Renvi Liasari dalam Webinar Lampung Post Series Spesial Hari Anak 2020, Kamis, 23 Juli 2020, mengungkapkan banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan selama pandemi. Kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan.

"Dalam proyeksi Bappenas, kemungkinan penduduk Indonesia jatuh miskin naik menjadi 55 persen, dengan sekitar 27 persen diantaranya adalah dari kelompok calon kelas menengah," ujarnya, Kamis, 23 Juli 2020.

Menurutnya, hal itu menjadi ancaman tersendiri bagi pemenuhan hak anak. Renvi mengatakan ada sekitar 11 juta anak dari rumah tangga miskin rentan menjadi pekerja anak akibat pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, hingga 19 Juli 2020 setidaknya terdapat 8,1 persen atau 7.008 kasus positif COVID-19 pada anak. Serta jika dirincikan ada 8,6 persen dirawat, 8,3 persen sembuh, dan 1,6 persen meninggal dalam kategori anak.

"Data itu menunjukkan pandemi ini mengancam hak hidup bagi anak," jelasnya.

Selain itu, hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik juga terancam. Hal itu karena tertundanya beberapa layanan dasar kesehatan bagi anak layanan imunisasi, pembatasan waktu praktik tenaga kesehatan di rumah sakit, serta banyak layanan kesehatan di RS dan klinik kesehatan yang tutup.

Kemudian lanjutnya, banyak program peningkatan gizi dan perawatan anak-anak yang kurang gizi yang mengalami penundaan. Tentu hal itu bisa berpotensi untuk meningkatkan potensi gizi buruk pada anak.

"Ditambah lagi dengan pelarangan untuk mengadakan belajar di sekolah. Ini tentu mengancam hak anak atas pendidikan yang layak dan berkualitas," kata dia.

Untuk itu menurutnya harus ada peningkatan kualitas terhadap SDM Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Lembaga ini mesti memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus pada anak.

"Yakni dengan membantu keluarga memenuhi kecukupan pangan dan kebutuhan gizi anak serta mendukung orang tua untuk melakukan pengasuhan anak dengan bahagia," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar