#lhkpn#lampung

Pakar Hukum Unila Sarankan Pemkot dan Pemkab Buat Peraturan Daerah soal LHKPN

Pakar Hukum Unila Sarankan Pemkot dan Pemkab Buat Peraturan Daerah soal LHKPN
Pergub nomor 2 tahun 2021 yang menyinggung soal penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung, Selasa, 29 Maret 2022. (Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho)


Bandar Lampung (lampost.co) -- Pakar Hukum Universitas Lampung (Unila) Rudi Lukman mengatakan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 mengenai aturan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) patut diapresiasi. Sebab, Provinsi Lampung berinisiasi membuat aturan secara rinci soal LHKPN. 

"Sebelumnya memang diatur oleh undang-undang di pusat mengenai LHKPN ini. Artinya, peraturan gubernur ini membuat peraturan yang khusus ASN atau pejabat tataran provinsi," katanya melalui telepon, Selasa, 29 Maret 2022. 

Menurut Rudi, bukan sanksi peraturan lagi yang diberlakukan saat ini, melainkan insentif dan motivasi yang diberlakukan oleh Pergub Provinsi Lampung ini. 

"Seperti pemberian gaji tidak dibayarkan. Artinya, ada efek finansial yang dikenakan oleh ASN atau pejabat," ujarnya. 

Rudi menjelaskan oleh karena ada tingkatan peraturan yang berbeda antara provinsi dan kota/kabupaten, maka perlu pemkot atau pemkab membuat aturan baru mengenai LHKPN. 

"Artinya memang kabupaten dan kota punya peraturan sendiri, karena peraturan gubernur itu hanya berlaku di tingkat pemerintahan atau dinas provinsi," jelasnya. 

Baca juga: Dua Pejabat Pemkot Bandar Lampung belum Setor LHKPN

Rudi menambahkan urgensi untuk membuat aturan di tingkat kota atau kabupaten itu perlu karena korupsi tidak mengenal tingkatan daerah. 

"Korupsi itu kan ada di semua tingkatan, kemungkinan potensinya ada di semua tingkatan baik kota maupun kabupaten," tutupnya. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait