#PTM#Covid-19#humaniora

Pakar Bolehkan PTM Asal Kesehatan dan Keselamatan Siswa Diutamakan

Pakar Bolehkan PTM Asal Kesehatan dan Keselamatan Siswa Diutamakan
Siswa SD mulai melaksanakan PTM di sekolah. (Foto:Lampost/Sukisno)


Bandar Lampung (Lampost.co)--Ketua IDI Bandar Lampung, dr. Aditya M. Biomed, mengatakan pemerintah harus tetap waspada terhadap penyebaran covid-19 jika sekolah dibuka kembali secara serentak. 
Hal itu terkait Pemerintah Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada 51 sekolah (23 SD dan 28 SMP/sederajat) untuk mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sejak Senin, 13 September lalu.  

“Meskipun pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, kegiatan PTM ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, penerapan prokes harus lebih diperketat dan diawasi secara serius,” ujarnya, Minggu, 3 Oktober 2021.

Menurutnya, kegiatan PTM tetap harus memperhatikan situasi penyebaran covid-19 di daerah-daerah. Meski pendidikan adalah hal yang sangat penting, tapi faktor keselamatan dan kesehatan tetap harus diutamakan.

“Sesuai SKB 4 Menteri yang menyatakan tiap sekolah wajib memberikan layanan belajar tatap muka terbatas setelah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan divaksin. Siswa juga sudah divaksin minimal dosis satu,” kata dia.

Aditya mengatakan penting untuk memastikan penerapan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) dijalankan oleh pelajar di dalam maupun luar kelas. Guru harus lebih aktif mengingatkan para siswanya untuk patuh protokol kesehatan.

“Seperti yang disampaikan ibu Wali Kota, setiap siswa harus siap menjadi satgas covid-19 di sekolah dan rumahnya masing-masing. Jadi resiko penyebaran dan tertular aka semakin kecil,” katanya.

Sementara itu, Epidemiolog Ismen Mukhtar, mengatakan kegiatan PTM tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing sekolah di daerah. Pelaksanaan PTM sendiri mempertimbangkan sejumlah hal, seperti efektivitas sistem pembelajaran daring yang dinilai masih kurang maksimal bagi perkembangan kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran.

“Selama ini banyak siswa mengalami learning lost saat pembelajaran secara daring, artinya siswa tidak bisa menyerap pelajaran secara maksimal karena kesulitan yang dialami orang tua dalam melakukan pendampingan. Terlebih, gap teknologi yang cukup dirasakan siswa-siswa di daerah,” kata dia.

Meski demikian, Ismen menegaskan keputusan terakhir PTM tetap berada di tangan orang tua. Meskipun PTM dianggap penting untuk menekan resiko learning loss  siswa.

“Jika orang tua tidak berkenan anaknya melakukan PTM, maka guru wajib memberikan fasilitas PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) bagi anak-anak yang tidak mau ke sekolah,” ujarnya.

Ismen mengatakan bahwa PTM secara terbatas penting untuk menekan risiko learning loss demi menjaga kualitas pembelajaran siswa. Untuk itu, pemerintah mendorong sekolah di wilayah PPKM Level 1-3 melaksanakan pembukaan PTM.

“Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan Menkominfo RI Johnny G. Plate, risiko learning loss terjadi karena peserta didik tidak memeroleh pembelajaran yang optimal. Hal ini berdampak pada kemunduran akademis dan nonakademis,” kata dia

Learning loss sendiri, menurut Ismen, terjadi saat situasi peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis. Dalam situasi pandemi, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berisiko terhadap kejadian learning loss.

“Berdasarkan kajian Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi, pemulihan learning loss bisa memakan waktu hingga 9 tahun. Untuk itu, pemerintah merespons cepat kebutuhan dengan melaksanakan PTM  terbatas di berbagai daerah khususnya di wilayah yang sudah ada pada level 1-3,” ujarnya. 

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait