#UKM#UMKM#Dunia-Usaha

Pajak Bukan ‘Hantu’ Bagi Pelaku Usaha Mikro

( kata)
Pajak Bukan ‘Hantu’ Bagi Pelaku Usaha Mikro
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan I Ketut Sukerta memberikan sambutan dalam worshop kemitraan UKM dengan BUMD serta BUMN, Rabu, 6 November 2019 di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel. (Foto:Lampost.co/Juwantoro)


Kalianda (Lampost.co) –- Pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) diimbau untuk taat pajak. Pajak bukanlah ‘hantu’ bagi UKM. Terlebih nilai pajak bagi UKM saat ini masih tergolong kecil.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas Kanwil DJP Dirjen Pajak Bengkulu-Lampung Sarwa Edi mengatakan hal tersebut Rabu, 6 November 2019, di kompleks kantor Bupati Lampung Selatan.

Sarwa Edi mengatakan pajak pelaku UKM sangat kecil yakni 0,5 persen. Ia mendorong para pelaku usaha dapat memproses pajak pelaku usaha. Sebab, hal itu berdampak pada perolehan pajak negara.

"Jadi, bukan seperti apa yang dibayangkan oleh pelaku usaha," ujarnya usai pembukaan workshop kemitraan usaha kecil menengah bersama BUMD dan BUMN, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel.

Menurutnya, setiap pelaku usaha wajib mengurus pajak usaha mereka. Maka, perlu membuat NPWP. Karena hal itu sifatnya wajib demi memudahkan akses permodalan dan pemasaran produk mereka.

Terpisah, Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekobang Burhanuddin menyatakan pihaknya mendukung program tersebut. Sebab, perizinan merupakan legalitas pelaku usaha.

"Harapan kita juga, para pelaku usaha di Lamsel mendapatkan pendampingan baik pengembangan usaha yang berimbas pada terbukanya akses pembiayaan pemasaran sampai pengembangan SDM-nya," ujarnya.

Menurut dia, UKM menjadi penggerak ekonomi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Kini perkembangan UKM mengalami kesulitan karena produktivitas, akses pendanaan, kualitas SDM dan hambatan adaptasi perubahan teknologi.

"Masalah lainnya, yang dihadapi oleh pelaku usaha yakni belum memiliki legalitas/perizinan usaha yang resmi. Maka dari itu, kegiatan ini dapat dijadikan modal pengetahuan untuk membuka wawasan para pelaku usaha,"katanya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan I Ketut Sukerta menyatakan, pihaknya pada Desember 2019 mendatang akan menggelar Gebyar UMKM.

"Kita akan mengundang seluruh UMKM di level kabupaten dengan membawa produk unggulan mereka. Dalam kegiatan itu kita akan membantu pengurusan izin mereka, agar mereka mempunyai legalitas yang sah dalam berusaha," katanya.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait