#Garam#Mimbar

Pahit-Asin Impor Garam

Pahit-Asin Impor Garam
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. MI/Ebet


INDONESIA memang memiliki garis pantai 99.093 kilometer, terpanjang kedua di dunia. Namun, itu tak kunjung cukup untuk menyediakan kebutuhan garam di dalam negeri sehingga bisa menyetop impor garam guna menambal kekurangan produksi.

Hingga detik ini, impor garam masih berlangsung. Bahkan awal pekan ini, pemerintah telah memutuskan untuk kembali mengimpor garam pada tahun ini. Keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Soal berapa jumlahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ia masih menunggu data kebutuhan garam di Indonesia. Saat kekurangan pasokan, pemerintah memastikan akan menutup kekurangan tersebut dengan impor.

Jika merunut pada data yang sudah-sudah, kemampuan kita memproduksi garam mentok di 1,6 juta ton. Padahal, rata-rata kebutuhan garam kita, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri, mencapai 4,1 juta ton. Kekurangan pasokan garam yang berkisar 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton itulah angka yang harus diimpor selama setahun.

Berulang-ulang banyak yang heran dan bertanya: menga­pa dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, tapi produksi garamnya tak bisa maksimal? Faktanya, berdasarkan penelitian para ahli, hanya segelintir di antara puluhan ribu kilometer pantai itu yang bisa dijadikan lokasi tambak garam.

Lahan yang cocok dijadikan lokasi tambak garam hanya 26.024 hektare. “Jadi, Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia sehingga produksi garamnya berlimpah, itu mitos,” kata Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara dalam beberapa kesempatan.

Faktor cuaca, misalnya, hujan terus-menerus, ikut memicu minimnya produksi garam. Belum lagi proses pembuatan garam yang masih secara tradisional. Petambak garam kita masih mengandalkan matahari dan masih memakai alat sederhana, yaitu pengeruk kayu dan kincir angin.

Jangankan bicara kualitas, bicara peningkatan kapasitas juga sulit. Data Asosiasi Pengguna Garam Indonesia menunjukkan bahwa satu hektare tambak hanya bisa menghasilkan 70 ton garam. Itu pun dengan catatan cuaca sedang bagus.

Fakta tersebut mestinya membuat pemerintah segera mencari solusi cespleng melalui pemihakan yang lebih jelas. Kepada siapa? Prioritas utama kepada petambak garam. Upaya merintis peta jalan menuju swasembada garam pada 2015 jangan cuma teronggok di laci jadi kertas kerja. Ia harus dijalankan dengan tenaga ekstra. Impor memang cara cepat dan mudah mengatasi kekurangan pasokan. Namun, itu tidak bisa terus dijadikan jalan pintas tanpa solusi jangka panjang.

Pemerintah memang memiliki Pugar, alias Program untuk Garam Rakyat. Sayangnya, dari jumlah peningkatan produksi, Pugar hanya mencapai target 50%. Realisasi bantuan kepada petambak garam juga tidak pernah mencapai 100%. Lalu, belum ada bantuan teknologi yang memadai.

Pada 2015, pemerintah merumuskan peta jalan swasembada garam nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi. Peta ini disusun Kementerian KKP, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Salah satu target bombastis yang dicanangkan ialah Indonesia bisa terbebas dari impor garam pada 2015. Namun, Indonesia justru masih dibanjiri impor garam, terutama untuk kebutuhan industri.

Dua tahun berselang, Presiden Jokowi kembali memerin­tahkan jajarannya untuk mencari cara agar Indonesia menjadi negara swasembada garam. Lagi-lagi permintaan tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

Saya ingin mengunci tulisan ini dengan kegeraman Jokowi terhadap tak putus-putusnya rantai impor garam ini. Jokowi lalu berseru, “Saya kira langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir.”

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait