#khilafatulmuslimin

Pemerintah Disebut Kecolongan Sekolah Terafiliasi Khilafatul Muslimin

Pemerintah Disebut Kecolongan Sekolah Terafiliasi Khilafatul Muslimin
Ilustrasi penolakan pada kelompok Khilafatul Muslimin   ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah


Jakarta (Lampost.co)-- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah kecolongan dalam pengawasan terhadap lembaga pendidikan.


Sehingga menyebabkan hadirnya ajaran ekstrem yang sangat bertentangan dengan Pancasila di lembaga pendidikan. 

Menurut keterangan kepolisian diduga ada 30 sekolah/madrasah bahkan sampai jenjang perguruan tinggi yang beroperasi di bawah naungan organisasi 'Khilafatul Muslimin'.

Mereka diduga mengajarkan ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. "Kami sangat menyayangkan begitu lemahnya pengawasan Kemdikbud-Ristek dan Kemenag, seperti kecolongan. Kenapa bisa ada satuan pendidikan yang patut diduga berafiliasi bahkan dinaungi kelompok ekstrem yang sudah belasan tahun?," kata Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangannya, Kamis 16 Juni 2022.

Kemdikbud-Ristek dan Kemenag bersama Pemda hendaknya meninjau kembali perizinan sekolah/madrasah di bawah organisasi tersebut. P2G mendesak Pemda di antara Kab Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Lampung serta Kemenag dan Kemdikbud-Ristek mengevaluasi ulang izin pendirian lembaga pendidikan di bawah naungan organisasi Khilafatul Muslimin.

Feriyansyah meminta agar pengawasan dinas pendidikan pun mulai dari level kecamatan, kota/kabupaten sampai provinsi tidak berjalan. Ini adalah kesalahan kolektif yang fatal dan patut menjadi koreksi bersama sekaligus instrospeksi Pemda termasuk Kemdikbud-Ristek. P2G kemudian mendorong Kemdikbud-Ristek dan Kemenag bersama Pemda menyisir kembali satuan pendidikan yang sudah terpapar dan berpotensi terpapar ideologi radikalisme dan anti Pancasila di seluruh wilayah Indonesia.

"Sebagai langkah preventif, antisipatif, sekaligus mitigasi makin meluasnya pemahaman anti-Pancasila di satuan pendidikan," kata pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini.

Sementara itu, P2G tidak menyarankan sekolah-sekolah atau madrasah di bawah organisasi ekstrem tersebut ditutup. Karena akan merugikan dan melanggar hak-hak dasar anak memperoleh pendidikan. Sebaliknya, yang harus dilakukan Pemerintah adalah intervensi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada sekolah, guru, dan siswa.

"P2G berharap Mas Menteri Nadiem dan Gus Menteri Yaqut membina, mendampingi, dan merestrukturisasi kurikulum pembelajaran sekolah/madrasah di bawah organisasi berhaluan ekstrem tersebut," kata Kepala Bidang Litbang Guru P2G Agus Setiawan.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait