ottkpkbansoskorupsimensos

OTT Korupsi Bansos Sita Rp14,5 Miliar

OTT Korupsi Bansos Sita Rp14,5 Miliar
Lampost.co/Doc


JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp14,5 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). Uang itu merupakan hadiah terkait bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek pada 2020.

"Uang sebelumnya disiapkan dua pihak swasta, AIM (Ardian I.M) dan HS (Harry Sidabuke), di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung. Uang disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil yang jumlahnya Rp14,5 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020.

Firli menjelaskan uang panas itu disiapkan dalam mata uang rupiah dan asing. Rinciannya, Rp11,9 miliar, 171.085 dolar AS (setara Rp2,42 miliar, Kurs US$1=Rp14.200), dan 23.000 dolar Singapura (setara Rp243 juta, kurs 1 dolar Singapura=Rp10.600).

Firli menjelaskan penyerahan uang terjadi padaari Sabtu, 5 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu apartemen di Jakarta. 

Setelah menangkap Ardian dan Harry, KPK langsung bergerak untuk menangkap Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Sekretarias Kemensos, SN, serta beberapa pihak lainnya.

Dalam kasus ini Shelvy tidak dijadikan tersangka. Namun, KPK tetap membawanya karena berada di lokasi saat tangkap tangan terjadi.

"Pengamanan MJS, SN, dan pihak lain di beberapa tempat di Jakarta," ujar Firli.

KPK menetapkan Lima tersangka dalam kasus ini. Dari lima orang itu KPK menetapkan tiga orang penerima yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyuni (AW)

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, untuk pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait