ottkpkkepercayaanpublikkorupsi

OTT Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap KPK 

OTT Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap KPK 
Ilustrasi.Dok


JAKARTA (Lampost.co) -- Publik dinilai masih memandang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya pada penindakan, seperti operasi tangkap tangan (OTT). Kerja pencegahan belum dilirik masyarakat.
 
"Seakan-akan memang kalau mau ada kepercayaan publik muncul kepada KPK ya cukup dengan melakukan penindakan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, Minggu, 6 Desember 2020.
 
Pencegahan korupsi dinilai belum menjadi pemberitaan yang menyita perhatian. KPK mengakui kesulitan memasarkan produk yang menjadi tugas Lembaga Antikorupsi itu.

"Karena dianggap pemberitaan-pemberitaan mengenai pencegahan ini bukan pemberitaan yang seksi sebagaimana tugas-tugas penindakan, barangkali itu," ucap Nawawi.
 
Nawawi menuturkan tugas pencegahan KPK mengintervensi berbagai kebijakan di pemerintah daerah. Hal ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang hingga berujung pada tindak pidana rasuah.
 
"Mulai dari soal perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hal mengenai perizinan, dan optimalisasi pendapatan daerah pajak. Termasuk penguatan aparat pengawasan internal di pemerintahan. Itu kami bangun di daerah sedemikian rupa," tutur Nawawi.
 
Nawawi juga menyinggung tugas pengawasan KPK terhadap kebijakan pemerintah yang masih dipandang sebelah mata. Misalnya, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengganti subsidi tabung gas elpiji tiga kilogram dengan bantuan langsung tunai (BLT).
 
"Ada yang dari badan konsumen berargumen 'ngapain sih KPK ikut-ikutan ngurusin yang begitu, mendingan ngurusin pemberantasan korupsi saja enggak usah ngurusin," ucap dia.
 
Dia meminta pegiat antikorupsi memberikan masukan kepada KPK agar tugas pencegahan hingga pengawasan bisa dipahami publik. Sehingga KPK tak dipandang hanya menindak koruptor.
 
"Kira-kira apa yang mungkin keliru di dalam pelaksanaan tugas-tugas pencegahan ini," kata Nawawi.
  
Survei LSI menyebutkan tren persepsi terhadap tingkat korupsi meningkat dari Oktober ke Desember 2020. Sebanyak 45,6 persen responden menyebut tingkat korupsi meningkat pada Desember 2020, dibandingkan Oktober 39,6 persen.
 
Responden yang menjawab tren korupsi menurun ada 23 persen pada Desember 2020 atau meningkat dari Oktober 2020 sebanyak 14,8 persen. Mereka yang menjawab tidak mengalami perubahan pada Oktober 2020 sejumlah 31,9 persen dan 30,4 persen pada Desember 2020.
 
Peningkatan tren persepsi diduga karena KPK dalam dua bulan terakhir ramai melakukan kegiatan penindakan. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
 
Survei menggunakan asumsi metode simple sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error 2,2 persen. Kemudian tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada 29 November hingga 3 Desember 2020. Survei menyasar kepada 2.000 responden dikumpulkan dari nomor telepon.
 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait