#inklusikeuangan#lampung

Optimistis Kejar Target, Inklusi Keuangan Lampung Capai 71%

Optimistis Kejar Target, Inklusi Keuangan Lampung Capai 71%
Seminar keuangan inklusi di Novotel Lampung, Kamis. Lampost.co/Effran Kurniawan


Bandar Lampung (Lampost.co): Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Lampung meyakini inklusi keuangan di daerah tersebut dapat mencapai target 75% pada akhir 2019. Optimisme itu melihat pertumbuhan masyarakat dalam menggunakan produk-produk di industri jasa keuangan yang kini mencapai 71%.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung, Sofandi Arifin menjelaskan di 2016 inklusi keuangan nasional mencapai 67,8%. Nilai itu diyakini akan meningkat sesuai targer yang ditetapkan sebesar 75% dalam survei di akhir 2019 mendatang.

"Walaupun begitu, Lampung termasuk memiliki peningkatan inklusi keuangan yang tertinggi dengan telah mencapai 71%. Dari hasil itu kami pun merasa yakin target 75% di akhir 2019 dapat tercapai," kata Sofandi dalam seminar keuangan inklusi di Novotel Lampung, Kamis, 10 Oktober 2019.

Namun, dia mengakui untuk mencapainya terdapat berbagai kendala yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dari sisi eksternal, krisis global yang terjadi beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh dalam pertumbuhan inklusi keuangan. Hal itu dirasakan industri jasa keuangan dan masyarakat. 

"Tapi, melemahnya kondisi perekonomian itu harus dilawan agar ekonomi daerah tetap berkembang dengan meningkatkan aspek pendapatan masyarakat. Sebab, dengan begitu masyarakat akan terpacu lagi untuk menggunakan produk-produk di industri keuanga, sehingga efeknya inklusi keuangan semakin baik," ujarnya.

Sekretaris Daerah Lampung, Fahrizal mengatakan untuk meningkatkan inklusi keuangan itu pemerintah daerah berupaya dengan mensinergikan programnya untuk terkoneksi dengan sistem industri keuangan, seperti perbankan. Hal itu diwujudkan dalam program kartu petani berjaya yang jiwanya transaksi dalam sistem non tunai.

"Dengan program itu petani bisa mendapatkan pupuk dengan terkoneksi pada akun bank. Begitu pula saat petani menjual hasil pertaniannya yang langsung dibayar dalam sistem bank. Ada pula desamart dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa. Unit di sektor retail ini memberikan layanan masyarakat desa bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan pembayarannya yang terkoneksi dengan bank," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK perwakilan Lampung, Dwi Krisno Yudi Pramono mengatakan dalan prinsipnya untuk meningkatkan inklusi keuangan itu harus bersifat terukur dan terjangkau dalam jangkauan wilayah, biaya, waktu, teknologi, sasaran, dan resiko. Kemudian tepat sasaran pada kebutuhan konsumen dan diprogramkan secara berkelanjutan.

Untuk itu diperlukan perluasan akses dan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan. "Dalam upayanya, kami banyak mengeluarkan kebijakan yang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, seperti simpanan pelajar dan tabungan pemuda dan mahasiswa, kompetisi inklusi keuangan, kampanye ayo menabung, membentuk tim percepatan akses keuangan daerah, dan peringatan bulan inklusi keuangan," katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait