#cpns#pppk

Ombudsman Terima Ratusan Pengaduan Persoalan Seleksi CPNS

Ombudsman Terima Ratusan Pengaduan Persoalan Seleksi CPNS
Peserta tes CPNS. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman RI, Ahmad Sobirin, mencatat pihaknya menerima 273 laporan pengaduan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 dari seluruh Indonesia. "Saat ini (penerimaan laporan) masih berlangsung,” kata Ahmad Sobirin dikutip dari Antara, Selasa, 16 November 2021.

Laporan soal seleksi CASN masuk ke Posko Pengaduan CASN TA 2021. Sebanyak 121 dari 273 laporan masuk di pusat. Sisanya laporan diterima di 34 wilayah perwakilan Ombudsman RI.

Di pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menempati posisi sebagai terlapor tertinggi dengan 65 aduan. Disusul Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan sembilan laporan, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan dengan masing-masing lima laporan.

Sedangkan, di wilayah perwakilan, Sulawesi Tengah menempati posisi tertinggi dengan 20 laporan, kemudian Jakarta dengan 14 laporan, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan 13 laporan.

“Temuan Ombudsman dalam pelaksanaan seleksi CASN ini utamanya adalah permasalahan mengenai status administratif yang dihadapi pelamar,” ungkap Sobirin.

Ijazah pelamar yang tidak sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan menjadi penyebab para pelamar tidak memenuhi syarat administrasi.

Berdasarkan penilaian Ombudsman, Sobirin mengatakan coaching clinic analisis kebutuhan SDM CASN yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan dengan efektif, sehingga tidak ada penetapan standar kualifikasi pendidikan antara instansi dalam penyediaan jabatan atau posisi yang sama.

Selain itu, pihaknya menilai terdapat diskriminasi yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kementerian, lembaga, atau dinas dalam menentukan kualifikasi lulusan tertentu dalam penyediaan formasi CASN.

“Serta ada institusi perguruan tinggi (PT) yang belum melakukan penyesuaian atau penyetaraan nomenklatur gelar, sehingga menyulitkan lulusannya dalam proses seleksi CASN,” ucapnya.

Untuk itu,Ombudsman menyarankan agar Kemenpan RB melakukan perbaikan dalam pelaksanaan coaching clinic pemenuhan SDM CASN agar kementerian, lembaga, dan dinas memiliki standar yang sama dalam hal kualifikasi pendidikan.

Ombudsman juga menyarankan agar Kemenpan RB, Kemendikbud, beserta instansi terkait melakukan kajian komprehensif mengenai pembatasan akreditasi kampus dalam seleksi CASN.

“(Pembatasan akreditasi kampus, red.) secara langsung sangat merugikan sarjana-sarjana yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh kuliah di kampus bonafit dengan berbagai macam alasan,” kata Sobirin.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait