#bumn#rekrutmenkomisarisbumn

Ombudsman Minta Rekrutmen Komisaris BUMN Dibenahi

( kata)
Ombudsman Minta Rekrutmen Komisaris BUMN Dibenahi
Gedung Kementerian BUMN. Medcom.id/Annisa Ayu


Jakarta (Lampost.co) -- Ombudsman meminta proses rekrutmen komisaris badan usaha milik negara harus dibenahi karena 397 komisaris BUMN dan 167 orang anak perusahaan pelat merah terindikasi rangkap jabatan.

"Sebetulnya Kementerian BUMN juga sedang memperbaiki proses rekrutmen. Suatu proses rekrutmen yang betul-betul fair dan sesuai dengan tujuan dari BUMN," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk Menyoal rangkap jabatan dan benang kusut pengelolaan BUMN, Kamis, 2 Juli 2020.

Sistem rekrutmen rekrutmen komisaris BUMN harus lebih terukur. Hal itu agar kinerja BUMN akan maksimal dan tidak mengurangi kepercayaan publik.

"Ombusman tidak mempersoalkan personal demi personal, yang kami persoalkan dan ingin didorong perbaikannya adalah sistem untuk kepentingan sama-sama," ujarnya.

Alamsyah menegaskan rangkap jabatan komisaris di BUMN dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan BUMN. Terlebih jika yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan.

Ombusman juga mendorong transparansi penilaian komisaris BUMN. Komisaris yang bekerja maksimal dan sesuai kompetensi harus dapat dilihat publik.

"Diumumkan dong kinerjanya, apa perlu perlu kami usul ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit kinerja para komisaris," katanya.

Data 2019Ombudsman mencatat, komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik. Praktik rangkap jabatan tersebut tidak dibenarkan.

Dalam menentukan komisaris juga disoroti, seperti isu kompetensi komisaris yang berasal dari sukarelawan politik, isu dominasi jajaran direksi dan komisaris yang berasal dari Bank BUMN tertentu.

Kemudian isu penempatan anggota TNI atau Polri aktif, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN, serta isu pengurus parpol diangkat menjadi komisaris BUMN.

EDITOR

Medcom

loading...


Berita Terkait



Komentar