#BERITATUBABA#OMBUDSMAN#PELAYANANPUBLIK

Ombudsman Koordinasi dengan Pemkab Tubaba soal Program Masuk Desa

Ombudsman Koordinasi dengan Pemkab Tubaba soal Program Masuk Desa
Bupati Tubaba Umar Ahmad (baju putih) menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Uluan Nughik Panaragan Jaya, Selasa (6/4/2021) -- (Foto:Lampost.co/Ahmad Sobirin)


Panaragan (Lampost.co) -- Ombudsman RI Perwakilan Lampung bertandang ke Tulangbawang Barat (Tubaba) dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Ombudsman Masuk Desa. Rombongan Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang dipimpin oleh Nur Rakhman Yusuf diterima oleh Bupati Tubaba, Umar Ahmad, di komplek Tiyuh-tiyuh, Uluan Nughik, Panaragan Jaya.

" Tujuan kedatangan Ombudsman RI Perwakilan Lampung ke Tubaba dalam rangka pengenalan Ombudsman kepada masyarakat, sosialisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur tiyuh dan membuka ruang konsultasi bagi masyarakat," kata Nur Rakhman Yusuf, Selasa, 6 April 2021.

Ia menjelaskan Ombudsman merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat melaporkan segala bentuk aduan mengenai barang milik publik, jasa milik publik, maupun pelayanan publik. 

"Kami menjembatani apa yang menjadi keresahan dan pengaduan dari masyarakat, karena sebetulnya itu merupakan masukan yang berharga. Meski dalam penyelesaian masalahnya Ombudsman tidak bisa mengintervensi keputusan yang akan diambil oleh lembaga yang bersangkutan" ujarnya.

Menurut Ombudsman, komitmen kepala daerah menjadi sangat penting, karena informasi dan aduan ini harus terdistribusi ke dinas yang bersangkutan. Dan yang lebih penting adalah memastikan kepala OPD dan jajarannya merespons dengan cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat.

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi sangat krusial. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemimpin daerah yang saat ini sedang menjabat. Ketika masyarakat puas, tidak mustahil akan dipilih kembali oleh masyarakat," katanya.

Nur Rakhman menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, regulasi, dan tata cara pelaporan dan penyelesaian masalah harus disosialisasikan, sehingga pemahaman masyarakat meningkat. 

"Standar pelayanan harus ada kepastian agar masyarakat tidak bingung dan menimbulkan banyak pertanyaan. Selama ini, proses standar pelayanan masyarakat tidak jelas, tidak terukur dan yang lebih bahaya lagi, tidak terpublikasikan dengan baik," ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Tubaba, Umar Ahmad, berharap sinergi ini dapat terus berjalan sehingga Ombudsman dapat menemani perjalanan menuju Tubaba di masa depan.

"Kami berharap proses-proses penyelesaian masalah yang dirangkum oleh Ombudsman dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Karena ada beberapa masalah yang sebetulnya bisa selesai di tingkatan konsultasi saja. Beberapa masyarakat ada juga yang menemui kesulitan tetapi sebenarnya hanya karena ketidaktahuannya mengenai birokrasi. Atau terkadang masyarakat salah sasaran. Misalnya, laporan kepada instansi vertikal seperti listrik yang seharusnya ke PLN malah masuk ke kami," kata Umar Ahmad.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait