OJK Lampung Pacu Target Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun Ini

Deta Citrawan Jun 01, 2022 | 23:29

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung tahun ini akan kembali memacu tingkat literasi dan inklusi keuangan.

Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto mengatakan, hal tersebut nantinya akan dibalut dalam kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

Kegiatan itu merupakan salah satu langkah untuk mencapai target inklusi keuangan dari pemerintah yang mencapai 90% di 2024 dan bertujuan bangkitkan ekonomi bangsa.

"Pada dasarnya OJK ingin mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait dunia keuangan dan ekonomi terutama di provinsi Lampung," ujarnya, Rabu, 1 Juni 2022.

BIK 2022 itu nantinya bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang diinisiasi pemerintah untuk meminimalisir dampak dari pandemi covid-19.

Pihaknya menjelaskan, melalui kegiatan itu pula OJK akan membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat dan mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan.

Serta penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap budaya menabung serta mempublikasikan program literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Terutama ditingkat desa, OJK Lampung dalam setiap kegiatan BIK lakukan edukasi serta sosialisasi mengenai industri pasar modal dan asuransi kepada perangkat desa. Sebab jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, warga di pedesaan masih sangat minim dengan hal seperti ini.

Oleh karena itu, masyarakat ditingkat desa menjadi target utama dalam setiap kegiatan BIK yang setiap tahunnya diadakan oleh OJK.

"Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, untuk wilayah perkotaan tingkat literasi dan inklusi keuangan mencapai 41,41% dan 83,60%. Sementara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi pemahaman maupun penggunaan produk/layanan keuangan, masyarakat yang berada di wilayah perdesaan masih cukup tertinggal dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah kota," pungkasnya.