#Pajak#PBB#Lamsel

Warga Bumirestu Protes Tagihan PBB

Warga Bumirestu Protes Tagihan PBB
Petugas Penrikan PBB di Bumirestu yang menujukan banyaknya surat tagihan yang dikembalikan wajib pajak karena nilainya tidak sesuai objek pajak. (Foto: Lampost/Armansyah)


Kalianda (Lampost.co)--Sejumlah masyarakat wajib pajak asal Desa Bumirestu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, mengaku keberatan terhadap nilai tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah ditetapkan Pemkab Lamsel. Masyarakat menilai tagihan PBB tidak sesuai dengan objek pajak.

Seperti yang diungkapkan Katiran, salah satu warga Dusun VII Desa Bumirestu. Di hadapan petugas penarik PBB, ia mengaku keberatan dengan nilai PBB yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB. Sebab, nilai tersebut dinilai tidak sesuai dengan objek bangunan.

"Dalam SPPT PBB, pajak saya tertera Rp614.750 dengan objek perkarangan dan bangunan. Nilai ini tidak sesuai dengan bangunan yang ada. Kecuali bangunan rumah yang besar," ujarnya, Minggu, 26 September 2021.

Petugas Penarik PBB Desa Bumirestu, Herri Kuswanto, mengaku setidaknya ada 48 lembar SPPT PBB milik masyarakat wajib pajak merasa keberatan atas nilai tagihan PBB. Sebagian besar, mereka mengaku nilai tidak sesuai dengan objek.

"Memang nilai tagihannya lumayan besar hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan, bangunan atau rumah mereka tidak begitu luas. Untuk itu, SPPT milik mereka dikembalikan karena keberatan," kata dia.

Selain itu, kata Herri, ada sembagian masyarakat juga merasa keberatan dengan nilai tagihan pajak yang cukup tinggi dibandingkan dengan luas lahan milik wajib pajak lainnya.  Padahal, luas dan lokasinya berdampingan.

"Saya contohkan, si A punya lahan sawah seluas satu hektare dengan nilai pajak Rp300ribu. Sedangkan, si B yang memiliki lahan yang sama tepat berdampingan dengan si A hanya membayar Rp50ribu. Kecuali, kalau si A ini memiliki luas lahan lebih dari si B," kata dia.

Herri menambahkan pihaknya juga kembali meminta penghapusan terhadap 318 lembar SPPT PBB senilai Rp5,0 juta. Hal ini disebabkan, SPPT PBB yang diterima tidak memiliki objek pajak ataupun tidak memiliki subjek pajak.

"Data penghapusan ini setiap tahunnya keluar terus SPPT PBB-nya. Padahal, setiap tahunnya sudah kami usulkan untuk dihapuskan. Tapi, nyatanya justru keluar lagi. Berbeda dengan usulan penambahan wajib pajak, respon dan SPPT PBB pasti cepat keluarnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bumirestu, Sukiman mengatakan untuk capaian realisasi PBB di wilayah kerjanya baru mencapai sekitar 49 persen dari ketetapan pokok PBB sebesar Rp37,8 juta.

"Sebenarnya capaian kami lebih dari 49 persen itu. Soalnya belum dikurangi penghapusan dan ditambah ada masyarakat yang keberatan. Tapi, insyaallah dalam waktu dekat akan kami tagih hingga mencapai target lebih dari 80 persen," ujarnya. 

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait