#radikalisme#terorisme

NII Crisis Center: Cinta Tanah Air adalah Kewajiban

NII Crisis Center: Cinta Tanah Air adalah Kewajiban
Webinar kebangsaan NII Crisis Center, Selasa, 14 September 2021. IST


Bandar Lampung (Lampost.co) -- NII Crisis Center sebagai pusat rehabilitasi korban propaganda Negara Islam Indonesia (NII) menggelar webinar kebangsaan pada Selasa, 14 September 2021.

Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan mengatakan, saat ini rasa cinta terhadap Tanah Air mulai terkikis oleh modernisasi, globalisasi, dan arabisasi.  Menurut Ken, cinta Tanah Air sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan terhadap negara adalah kewajiban.

"Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," kata dia dalam rilis yang diterima Lampost.co.

Baca: PPATK Temukan 4.093 Laporan Dana Teroris

 

Bahkan, menurut Ken, Hadaratussyeikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari telah berhasil mencetuskan prinsip hubbul waton minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman).

"Konteksnya pada saat itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah," ujar dia.

Ken juga menyebut aplikasi cinta Tanah Air adalah taat dan komitmen kepada pemerintah dan mematuhi hukum yang berlaku.

"Jadi kalau ada yang mengaku taat pada negara, tetapi faktanya tidak menjalankan dan mematuhi aturan yang dibuat oleh negara, ya berarti telah berdusta," katanya. 

Sementara itu, Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja masih tidak mau mematuhi arahan pemerintah, terutama protokol kesehatan (Prokes) dan vaksin covid-19 karena mengandung unsur kimia. Sementara kelompoknya sudah terbiasa menggunakan herbal. 

Cinta Tanah Air, menurut Khilafatul Muslimin, prinsip kesatuan dan rahmatan lilalamin.

"Jadi harus mencintai seluruh bumi ini untuk diselamatkan," katanya.  

Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme SKSG UII, Dr Sapto Priyanto mengatakan, Khilafatul Muslimin merupakan organisasi yang tidak taat pada pemerintah karena tidak mau mendaftarkan ke pemerintah sehingga perlu diwaspadai. 

Turut hadir dalam diskusi ilmiah tersebut sebagai narasumber lainnya yakni Sekretaris I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPET MUI Dr. Muhammad Najih Arromadloni.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait