#lampungutara

Neraca APBD-P Lampura Diasumsikan Defisit Rp157 Miliar

Neraca APBD-P Lampura Diasumsikan Defisit Rp157 Miliar
Suasana sidang paripurna pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran- platform prioritas anggaran sementara (KUA - PPAS) perubahan tahun ini disahkan menjadi KUA-PPAS perubahan di kantor DPRD Lampura, Rabu, 31 Agustus (Lampost.co/Fajar N)


Kotabumi (Lampost.co) -- Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2022 direncanakan mengalami defisit Rp157 miliar. 

Hal itu terlihat saat sidang paripurna pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran- platform prioritas anggaran sementara (KUA - PPAS) perubahan tahun ini disahkan menjadi KUA-PPAS perubahan. Sidang dihadiri oleh 31 anggota dari 45 dewan di sana atau 14 orang absen di ruang sidang dewan setempat, Rabu, 31 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif secara maraton disana, rencana pendapatan daerah diasumsikan senilai Rp1,762 triliun dan belanja sebesar Rp1,919 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp157 miliar.

"Sementara untuk penerimaan bersih Rp157 miliar, dengan asumsi penerimaan pembiayaan Rp167 miliar  dan pengeluaran pembiayaan Rp12 miliar lebih," kata juru Panja Badan Anggaran DPRD Lampura, Herwan Mega.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian legislatif di sana, antara lain peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta pendapatan asli daerah. Sehingga mendorong program - program, khususnya berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat luas.

"Kami mendorong para OPD kerja maksimal, khusus dalam agenda kegiatan hari ini. Agar dapat lebih cepat dan aktif, sebab apa? Semua telah tersistematis dan terintegrasi. Sehingga menghasilkan program - program yang mengakomodir kebutuhan masyarakat luas," timpal Ketua DPRD Lampura, Wansori menanggapi hasil pembahasan KUA-PPAS perubahan 2022 yang baru disahkan usai paripurna.

Di sisi lain, Wakil Bupati Lampura, Ardian Saputra menyambut positif beberapa usulan dalam hasil pembahasan panitia kerja badan anggaran DPRD Lampura. Pihaknya akan mendorong OPD bekerja maksimal guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi perhatian legislatif.

Seperti masalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), apalagi ditengah rancangan APBDP ikhtisar akhir hasil pembahasan di sana mengalami defisit Rp157 miliar. 

"Tentunya ini menjadi dorongan eksekutif-legislatif dalam mendorong OPD berkaitan dengan penerimaan daerah lebih intensif di lapangan. Dalam mendorong pembangunan Lampura menuju sejahtera, maju, bermartabat dan agamis," pungkasnya.
 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait