#kesehatan#lansia#penyakit

Negara Harus Memberi Rasa Aman terhadap Lansia

Negara Harus Memberi Rasa Aman terhadap Lansia
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat.Dok.Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Negara harus memberi rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk bagi para penderita demensia alzheimer, lewat pelaksanaan sejumlah aturan dan kebijakan baru yang melindungi hak-hak lansia.

"Secara budaya, bangsa kita menempatkan orang tua atau lansia sebagai orang yang selalu dihormati. Bagaimana budaya itu diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan aturan atau pembuatan kebijakan baru yang melindungi hak-hak lansia," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat diskusi daring bertema Jaminan Kesehatan Lansia (dan Upaya Melawan Demensia) yang digelar Forum Diskusi Denpasar12 bekerja sama dengan Alzheimer Indonesia, Rabu, 2 September 2020.

Dalam diskusi yang dimoderatori Okky Asokawati (ketua DPP Partai NasDem bidang Kesehatan) itu menghadirkan Yuda Turana (dekan, pengajar, dan peneliti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya; dewan pembina Alzheimer Indonesia), Natalia Widiasih (ketua Asosiasi Psikogeriatri Indonesia, kepala Program Residensi Psikiatri Universitas Indonesia dan kepala Divisi Psikiatrik Forensik RSCM), D.Y. Suharya (pendiri Alzheimer Indonesia, direktur Regional Alzheimer’s Disease International (ADI) Wilayah Asia Pasifik), dan Ni Wayan Suriastini (direktur eksekutif SurveyMETER) sebagai narasumber. Selain itu, hadir juga Atang Irawan (pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan) sebagai panelis.

Saat ini, menurut Lestari, sejumlah aturan terkait lansia seperti UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Keppres No.52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia sudah ada. Tetapi, ujarnya, pelaksanaan aturan tersebut belum terlihat.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, para pengambil keputusan harus didorong agar aturan terkait lansia yang ada bisa segera dilaksanakan. Sebab, ujar Legislator Partai NasDem itu, dampak kesehatan lansia akan terkait pada sejumlah sektor, antara lain soal layanan kesehatan, psikososial, ekonomi serta kepedulian dalam memberi pemahaman kepada publik akan bahayanya penyakit demensia alzheimer yang mengancam lansia.

"Dampak orang terkena demensia alzheimer bukan hanya berupa masalah sosial, tetapi juga terkait masalah kesehatan, lingkungan, bahkan bisa terkait hukum," ujarnya.

Dengan meluasnya dampak demensia alzheimer ke sejumlah sektor, menurut dia, pemerintah harus segera mengantisipasi dengan sejumlah aksi dan kebijakan baru agar tidak terjadi peningkatan jumlah penderita di Indonesia.

Yuda Turana berpendapat seiring membaiknya layanan kesehatan, angka harapan hidup warga negara berusia lanjut semakin meningkat. "Kita bisa belajar dari negara-negara maju dalam penanganan persoalan demensia alzheimer pada lansia," ujar Yuda.

Dia menegaskan demensia alzheimer bukan sekadar tentang kesehatan, tetapi lebih dari itu bisa mencakup persoalan hukum dan sosial.

Natalia Widiasih mengungkapkan lansia yang terkena demensia alzheimer rentan terhadap penyalahgunaan pihak lain. "Ada 15,7 persen lansia mendapat perlakuan kekerasan, mayoritas kekerasan fisik," ujarnya.

Untuk meningkatkan kepedulian sejumlah pihak terhadap ancaman demensia alzheimer, D.Y. Suharya mengungkapkan pihaknya melakukan kampanye Jangan Maklum dengan Pikun dan Sayangi Orang Tua. "Jadi kita harus bersama peduli terhadap lansia."

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait