#pencabulan#kekerasanseksual

NasDem Minta Keadilan untuk Korban Kekerasan Seksual Ditegakkan

( kata)
NasDem Minta Keadilan untuk Korban Kekerasan Seksual Ditegakkan
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Rasa keadilan harus diberikan kepada korban kekerasan seksual terhadap DF (14) oleh DA, oknum anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Tindakan tegas perlu diberikan kepada pelaku.   

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW NasDem Lampung, Vony Reyneta Doloksaribu mengatakan alih-alih melindungi korban kekerasan seksual, sesuai amanat, justru oknum di UPT P2TP2A Lampung Timur (DA) melakukan kekerasan seksual kepada salah seorang korban yang sedang berada dalam lingkungan lembaga tersebut.

"Ini jelas menggambarkan bagaimana kondisi ironi kasus-kasus kekerasan seksual tidak hanya di Lampung tapi juga penampakan secara nasional," katanya, Senin, 6 Juli 2020.

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan sesual terjadi di semua ranah, yakni personal, publik, dan negara. Jumlah kekerasan seksual paling tinggi terjadi di ranah personal, yaitu 3/4 dari total kasus kekerasan seksual. Di ranah personal, artinya kekerasan seksual dilakukan orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek). 

"Kondisi realita tersebut jelas telah mematahkan mitos rumah adalah tempat yang paling aman dan perempuan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarga yang laki-laki," katanya.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan sensitif dari seluruh peta bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, kekerasan seksual memiliki dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan kekerasan seksual bukan hanya melulu persoalan seksual tapi juga adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. 

Untuk itu, terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota P2TP2A Lamtim, pihaknya menyampaikan; Pertama, mendukung disahkannya segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua, mendukung langkah LBH Bandar Lampung. Ketiga, mendukung langkah tepat dan proaktif aparat penegak hukum.

Kemudian meminta kepala daerah Provinsi Lampung c.q. Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan tindak tegas administratif terhadap pelaku. Kelima, mendesak kepala daerah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi proses penempatan para aparatur.

Keenam, mendesak kepala daerah Provinsi Lampung mengevaluasi pengadaan program dan SOP dalam kerja layanan lembaga P2TP2A di seluruh kabupaten di Lampung. Ketujuh, mendesak lembaga legislatif Lampung dalam hal ini Komisi V untuk secara proaktif menginisiasi membuat perda berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.

Kedelapan, mendesak Komnas Perempuan untuk ikut memantau langkah-langkah aparat penegak hukum di Lampung. Kesembilan, mendesak Komisi VIII DPR untuk proaktif mengawasi kerja layanan berkaitan isu kekerasaan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan eksekutif melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga layanan terhadap korban bukan menjadi ranah yang rentan terjadi kekerasan terhadap korban.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar