#MUI#pinjol#haram

MUI Haramkan Pinjol Bertujuan Mencegah Keresahan Masyarakat 

MUI Haramkan Pinjol Bertujuan Mencegah Keresahan Masyarakat 
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto. (Foto:Lampost/Triyadi Iswaoro)


Bandar Lampung (Lampost.co)--Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Selain kripto, pinjaman online (pinjol) juga haram karena mengandung riba. Hal ini merupakan hasil keputusan dari Forum Ijtima Ulama VII se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Menyikapi hal tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, mengatakan bahwa fatwa haram pinjol, perlu dibedakan antara pinjol ilegal dengan Fintech Peer to Peer Lending yang merupakan layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi (IT) yang terdaftar dan berijin di OJK. 

"Saat ini pemberantasan PINJOL Ilegal dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya Pinjol Ilegal giat dilakukan bersama kementerian dan lembaga lain melalui forum Satgas Waspada Investasi," katanya kepada Lampost, Minggu, 14 November 2021.

Ia menceritakan sebagaimana disampaikan Tim Humas OJK Pusat, cap riba dan haram dinilai tertuju pada praktik pinjol ilegal yang meresahkan, mematok bunga tinggi dan cara penagihan yang mengintimidasi. 

Selain itu, memang berdasarkan sudut pandang keagamaan lembaga jasa keuangan yang menggunakan system bunga akan disebut riba. 

"Dalam hal ini Fintech P2P Lending sebenarnya juga  menerapkan dual system yakni layanan pinjam meminjam yang berbasis bunga (konvensional) dan layanan yang berbasis Syariah (memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam berakad transaksi).

Pandangan MUI ini tentu akan menjadi masukan dalam penataan ulang ekosistem Fintech P2P Lending ke depan. OJk akan memperkuat permodalan, fit and proper test dan manajemen risiko, sehingga layanan pinjam meminjam berbasis IT sebagai salah satu platform keuangan tetap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.Di Lampung ada Lahan Sikam yang merupakan salah satu perusahaan pinjaman online resmi dan sudah memperoleh status terdaftar dan diawasi oleh OJK pada 20 Desember 2018. Kemudian pada 6 September 2021, Lahan Sikam telah resmi memperoleh izin penuh dari OJK. Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK dengan No.KEP-79/D.05/2021 tentang pemberian izin usaha perusahaan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait