#demokrat#politik

Moeldoko Kembali Keok, PTUN Tolak Gugatan Pengesahan KLB

Moeldoko Kembali Keok, PTUN Tolak Gugatan Pengesahan KLB
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. Foto: Medcom.id.


Jakarta (Lampost.co) -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan kubu Moeldoko terkait penolakan pengajuan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara. Partai Demokrat menilai majelis hakim PTUN bersikap adil dalam memutus gugatan tersebut.

"Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko," kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 November 2021.

Penolakan gugatan itu tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT. Pihak tergugat, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Hamdan menyebut putusan majelis hakim tepat. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meyakini putusan yang dikeluarkan melalui pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh.

Salah satu alasan majelis hakim menolak gugatan Moeldoko karena PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Sebab, hal itu merupakan kewenangan internal parpol.

Menurut dia, putusan PTUN mempertegas kepengurusan DPP Demokrat yang sah dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. "Dan (kepengurusan AHY) diakui negara," kata dia.

Selain itu, Hamdan menyampaikan pihaknya akan fokus pada perkara selanjutnya, yakni gugatan pendukung Moeldoko di PTUN terkait pembatalan Surat Keputusan (SK) Menkumham soal hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

Dia berharap majelis hakim merujuk pada putusan gugatan keputusan pengajuan KLB Deli Serdang dan Mahkamah Agung (MA) saat menyidang perkara tersebut. Sebelumnya, MA menolak uji materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat Tahun 2020. 

"Kami berharap putusan PTUN ini dan sebelumnya (MA) menjadi rujukan bagi majelis hakim," ujar dia.

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait