Modernisasi Belanja Pemerintah Melalui Digital Payment

PERKEMBANGAN teknologi informasi mendorong digitalisasi dalam pelaksanaan belanja dan pembayaran atas beban APBN. Digitalisasi pengelolaan kas negara membawa manfaat yang menguntungkan, mulai dari kemudahan akses, kecepatan proses, keluasan jangkauan, dan efisiensi waktu.

Mekanisme uang persediaan kini dapat dilakukan secara elektronik, transformasi tata cara transaksi pemerintah untuk pengunaan uang persediaan (UP) dilakukan secara cashless dengan cara menerpakan digital payment seperti cash management system (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), virtual account (VA) dan salah satu bentuk transformasi ekonomi menuju era digital yaitu melalui penggunaan Digipay.

Digital Payment - Marketplace (Digipay) merupakan suatu inovasi online shopping pada sektor publik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menyediakan suatu platform pengadaan barang dan jasa. Penggunaan sistem Digipay merupakan bentuk simplifikasi proses bisnis dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui peningkatan akuntabilitas, efisiensi waktu dan berkurangnya penggunaan uang persediaan secara tunai.

Digipay ini membawa dua misi besar, yaitu modernisasi kas negara melalui digital payment dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendorong program bangga produk Indonesia.dengan bekerja sama pada seluruh pihak dan stakeholder antara lain Himpunan Bank Milik Negara yaitu Bank BRI (Digipay002), Bank Mandiri (Digipay008), dan Bank BNI (Digipay009), Satuan Kerja (Satker) pengelola UP, dan penyedia barang/jasa (UMKM).

Sistem Digital Payment-Marketplace mengintegrasikan satuan kerja/kantor pemerintahan sebagai pengguna Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN), UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan sebagai saluran pembayaran yang menghubungkan antara pemesanan dengan pembayaran, seluruh proses pemesanan barang/jasa, pembayaran, serta pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh beberapa user yang berbeda dan dilakukan secara online melalui Digipay. Proses verifikasi dan validasi dari beberapa tahapan end-to-end process seluruhnya dilakukan secara online. Dengan demikian, Digipay mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui sistem Digipay, setiap entitas satuan kerja (Satker) pengelola APBN mendapat kesempatan bertransaksi kebutuhan operasional perkantoran sesuai anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Satuan Kerja (satker) dapat melakukan pemesanan pembelian barang secara online dan pembayaran secara digital yang telah dilengkapi dengan pemungutan pajaknya. Kepastian pembayaran (platform menyediakan scheduled payment), peluang jadi rekanan di banyak Satker (open and free marketing), dan dengan memanfaatkan sistem perbankan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan optimalisasi kas, supplier management, pengembangan kredit/Bank Lending Facility (pinjaman bagi vendor dari bank mitra).

Dalam kurun waktu Semester I Tahun 2022 KPPN Kotabumi bersama Bank BRI dan Bank Mandiri Mitra Kerja telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Digital Payment - Marketplace (Digipay) kepada Satuan Kerja. Dalam rangkaian kegiatan tersebut Satuan Kerja mendaftarkan User Admin Aplikasi Digital Payment - Marketplace (Digipay) melalui Admin KPPN dan Satuan Kerja mendapatkan informasi penggunaan Aplikasi Digital Payment - Marketplace (Digipay) oleh Bank Mitra Kerja. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi mendorong pelaksanaan implementasi Digipay serta mengajak Satuan Kerja untuk segera mendaftarkan vendor dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong program bangga produk Indonesia.

Manfaat Digital payment tidak hanya pada satuan kerja, vendor dan perbankan tetapi juga untuk Bendahara Umum Negara dan Auditor. Marketplace pemerintah menjadi platform transaksi bagi satuan kerja pengguna APBN, vendor akan menjadi platform informasi bagi pihak lain yang berkepentingan sehingga implementasi marketplace pemerintah akan semakin meningkatkan manfaat secara keseluruhan sebagai sistem online yang terintegrasi.

Digipay diharapkan dapat menjadi solusi dari beberapa isu implementasi dalam inisiatif sebelumnya. Selain simplifikasi proses bisnis, kelebihan dari sistem Digipay juga dapat menjadi alternatif dari beberapa kendala implementasi transaksi nontunai lainnya, khususnya terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dalam melakukan proses dan pengiriman lebih cepat serta dapat ditentukan waktu yang dibutuhkan. Dari sisi biaya juga dipastikan akan lebih hemat dengan tidak adanya biaya transport yang dikeluarkan saat melakukan pemesanan produk.

Dari sisi pelaksanaan atau proses, sudah tidak memerlukan kertas atau dokumen yang dicetak melainkan sudah paperless dan dilakukan secara web-based. Kemudian dari sisi perpajakan juga sudah terhubung dalam platform dan yang terakhir adalah dari sistem yang digunakan sudah mendukung program cashless yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai.

EDITOR

Sri Agustina