#pilpres2024#pemilu2024

MK Putuskan Menteri Tak Perlu Mengundurkan Diri Buat Ikut Pilpres

MK Putuskan Menteri Tak Perlu Mengundurkan Diri Buat Ikut Pilpres
Pilpres 2024. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan partai politik (parpol) menjadi presiden ataupun wakil presiden.

MK menyatakan pejabat negara yang dicalonkan parpol sebagai capres atau cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya kini tidak relevan lagi.

"Tidak lagi relevan dan karenanya harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian syarat pengunduran diri dalam norma Pasal 170 ayat 1 Nomor 7 Tahun 2017," tegas Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang putusan, Senin, 31 Oktober 2022.

Baca juga: Survei LSI Tambahan Modal Anies Maju Pilpres 2024

Arief menuturkan jabatan menteri atau setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dimiliki presiden dan wakil presiden. Demi kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan, menteri dan pejabat setingkat menteri diperbolehkan maju Pilpres jika dicalonkan parpol.

Namun, Arief menggarisbawahi boleh atau tidaknya menteri maju dalam Pilpres harus mendapat persetujuan cuti dari Presiden.

MK memutuskan kebijakan tersebut dalam putusan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Garuda.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika menguji Pasal 170 ayat (1) frasa 'pejabat negara' UU Pemilu. Pemohon mendalilkan menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden oleh pemohon atau gabungan partai politik. 

Berbeda halnya dengan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Apabila dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden hanya memerlukan izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Pemilu.

Menurut pemohon, pasal tersebut tidak secara jelas menyebut menteri harus mundur atau tidak. Sehingga, dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait