bandarlampungmitrabentala

Mitra Bentala Minta Pengeruk Bukit di Karangmaritim Ditindak Tegas

( kata)
Mitra Bentala Minta Pengeruk Bukit di Karangmaritim Ditindak Tegas
dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengerukan bukit di kampung Mulya Jaya, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung akhirnya harus berhenti secara paksa setelah peristiwa longsor dan banjir lumpur yang menimpa warga setempat.

Namun itu tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak pengembang. Dimana lahan bukit semestinya diperuntukkan sebagai media resapan air alami. Akhirnya, kini lahan tersebut telah rata akibat aktifitas pengerukan guna menjadi lahan kavlingan yang hanya menguntungkan sebagian pihak.

Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Mitra Bentala Lampung Mashabi, menyikapi adanya aktifitas pengerukan bukit di Karangmaritim tersebut telah menjadi perbincangan, terutama sejak peristiwa banjir lumpur yang berdampak langsung terhadap warga.

"Kalau Mitra Bentala sangat prihatin dan menyayangkan atas aktivitas pengembang tersebut. Berhenti setelah ada kejadian longsor yang menimpah warga, menurut kami mesti bertanggung jawab dan di beri sanksi yang tegas, kami melihat ada kelalaian Pemkot membiarkan aktivitas ini sejak awal," ujar Mashabi, Minggu 18 Oktober 2020.

Dikatakan bahwa tindakan pengerukan dan perataan lahan perbukitan itu dapat dikenakan sanksi dan di proses secara hukum. Maka dalam hal ini Pemkot harus memberikan sanksi tegas kepada pihak pengembang selaku pelaksana kegiatan.

"Sanksi tegasnya mesti diproses secara hukum, aktivitasnya telah merusak lingkungan penggerusan bukit sesuai UU Lingkungan Hidup, lalu ada dugaan juga melanggar perda tata ruang kota bandar Lampung. Jadi dari sisi pengembang melanggar aturan yang ada dari pihak pemkot tidak tegas sejak awal terkait aktivitas yang terjadi," ungkapnya. 

Menurutnya, hal demikian dengan pemberian sanksi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau melalui Instansi terkait. Untuk menjaga marwah Pemerintah Kota dari para pengembang maupun lainnya. 

"Sanksi tegas secara hukum mesti dilakukan untuk efek jera, agar tida terjadi kembali hal yang sama. Dan jika di beri sanksi yang tegas untuk menjaga wibawa Pemerintah agar tidak dianggap sebelah mata dari pihak manapun," pungkasnya.  

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait