#feeproyekpuprlamsel#korupsi#hukum

Miliki Peran Bersama Hermansyah, Syahroni Belum Tersangka

( kata)
Miliki Peran Bersama Hermansyah, Syahroni Belum Tersangka
Konferensi pers penahanan Hermansyah Hamidi oleh KPK. Foto: Youtube

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Asisten II Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka korupsi fee proyek Pemkab Lampung Selatan. Namun, Syahroni yang memiliki peran bersama Hermansyah belum ditetapkan sebagai tersangka.

Deputi Penindakan KPK Brigjen (Pol.) Karyoto memaparkan konstruksi perkara penetapan tersangka tersebut, Kamis, 24 September 2020. Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi PUPR Lampung 
Selatan, Hermansyah dan Syahroni (kini Kadis PUPR Lampung Selatan) mendapatkan perintah dari terpidana Zainudin Hasan selaku bupati Lampung Selatan periode  2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR 21% dari anggaran proyek.

Selanjutnya Hermansyah Hamidi memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan setoran dengan mengatakan, di antaranya, “Ron kumpulkan setoran, nanti kalau ada perintah saya. Nanti serahkan ke Mas Agus.” 

Mas Agus adalah Agus Bhakti Nugroho yang merupakan staf ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai anggota DPRD Lampung.

Berita terkait: Resmi Jadi Tersangka, KPK Tahan Hermansyah Hamidi

Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR dan meminta setoran tersebut dan mem-ploting para rekanan terhadap besaran paket pengadaan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan. 

Selain juga dibuat suatu tim khusus yang bertugas melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan rekanan. Dana yang diserahkan rekanan diterima Hermanyah Hamidi dan Syahroni untuk kemudian disetorkan kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya Rp72.742.792.145,00 (Rp72 miliar).

Dalam paparan tersebut, KPK menyebutkan kalau Kadis PUPR Lampung Selatan saat ini yakni, Syahroni memiliki peran dalam mengambil fee dari sejumlah rekanan.

Lampost.co menanyakan status Sahroni, apakah ditetapkan sebagai tersangka juga atau tidak pada 24 September 2020, Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri tak menjawab pertanyaan tersebut.

Sebelumnya, Lampost.co mendapatkan potongan dokumen yang diduga SPDP atau BAP dengan nama Syahroni sebagai tersangka dan kembali menanyakan secara spesifik apakah dokumen yang beredar benar. Ali Fikri tak memberikan jawaban pasti.

"Kalau potongan begini enggak bisa mengonfirmasi, apakah itu produk KPK atau bukan," ujarnya, 22 Juli 2020 yang lalu.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar