pendidikanguru

Mewujudkan Visi Pendidikan Unggul Harus dengan Kesejahteraan Guru

Mewujudkan Visi Pendidikan Unggul Harus dengan Kesejahteraan Guru
Webinar Denpasar tentang Polemik Guru Honorer dan Tata Kelola Pendidikan Nasional. Lampost.co/Umar Robbani


Jakarta (lampost.co) -- Kesejahteraan guru honorer hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang jelas. Padahal guru menjadi aktor penting dalam menghadirkan pendidikan yang unggul.

Wakil Ketua MPR RI Rerie Lestari Moerdijat dalam Webinar Denpasar tentang Polemik Guru Honorer dan Tata Kelola Pendidikan Nasional menyampaikan tingkat ketidakadilan guru mencapai 23 persen.

Hal itu ditambah lagi dengan pengetahuan guru, materi pembelajaran, serta kondisi infrastruktur sekolah. Hal itu menjadi persoalan tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Menurutnya masalah kualitas pendidikan berkorelasi dengan kesejahteraan guru. Untuk itu perlu ada solusi atas persoalan tersebut.

"Kita berhadapan dengan tuntutan itu dan harus didengarkan secara objektif untuk dicarikan jalan keluar," ungkapnya dalam agenda yang diselenggarakan secara virtual itu, Rabu, 20 Januari 2021.

Ia mengatakan, Presiden memiliki visi membangun rakyat menjadi pembelajaran yang unggul. Yakni pembelajaran yang dapat terus berkembang, berakhlak mulia, dengan menjunjung nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

"Visi ini memerlukan para pengajar yang memiliki kemampuan untuk membawa anak didik menuju visi tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, diakhir FGD Jurnalis Senior Media Group, Saur Hutabarat mengatakan, jika sebuah negara tidak bisa menyelesaikan masalah guru honor menunjukkan buruknya kapasitas manajemen bernegara.

Ia menyampaikan, sejumlah guru honorer dari Bekasi unjuk rasa di depan kantor KPK beberapa hari lalu. Hal itu menyangkut pembangunan 488 toilet oleh pemda dengan total anggaran Rp96,8 miliar.

Hal itu menunjukkan ketidakperhatian pemerintah terhadap nasib para pengajar. Padahal guru memiliki peran penting untuk mencapai visi presiden tentang pendidikan nasional. "Hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan menyampaikan aspirasi melalui MPR-DPR," pungkasnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait