#TKI#disnaker#Metro

Metro Berangkatkan 104 PMI Sejak 2020

Metro Berangkatkan 104 PMI Sejak 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Kota Metro, Komarudin, menyebut 104 PMI asal Metri diberangkatkan selama pandemi. (Foto:Lampost/Bambang Pamungkas)


Metr0 (Lampost.co)--Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Kota Metro mencatat ada 104 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Metro yang melakukan pemberangkatan era pandemi covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Kota Metro, Komarudin mengatakan, 104 PMI asal Metro ini merupakan pemberangkatan tahun 2020 dan 2021. 

"Pada tahun 2021 sebanyak 26 orang dan tahun 2020 ada 78 orang. Rata-rata mereka ini bekerja di sektor informal atau pekerja rumah tangga," kata dia, Minggu, 17 Oktober 2021. 

Komarudin menjelaskan, pada masa pandemi ini hanya dua negara saja yang masih menerima PMI dari Indonesia, khusunya dari Kota Metro. 

"Pandemi ini hanya dua negara, Hongkong dan Singapura. Namun, sebentar lagi di Taiwan juga sudah bisa menerima PMI lagi," ujarnya. 

Dikesempatan yang sama, Kabid Ketenagakerjaan, Aprizal mengungkapkan, jaminan perlindungan dan monitoring terhadap PMI yang masih bekerja di luar terus terintegrasi. 

"Kita terus melakukan monitoring untuk melihat kondisi dan perkembangan keadaan disana. Kita lakukan monitoring tiga bulan sekali," kata dia. 

Aprizal mengatakan sejak 2019 pihaknya belum menemukan PMI yang pemberangkatannya secara ilegal. 

"Kalau secara investigasi belum ditemukan PMI ilegal. Namun, itu akan diketahui jika PMI itu sedang terkena masalah. Misal, setelah kita cek secara prosedural jika dia tidak terdaftar di kami maka pemberangkatan nya secara ilegal," tambahnya. 

Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Wilayah Bandar Lampung, Ahmad Salabi mengungkapkan, jaminan serta asuransi yang diberikan oleh pemerintah ialah bagi PMI yang pemberangkatannya secara legal. 

"Jaminan diberikan kalau mereka terjadi kecelakaan kerja ataupun musibah lainnya, maka akan ditanggung jika masa kontrak dan prosedurnya legal," kata dia. 

Dia menambahkan, untuk pengawasan PMI pihaknya juga telah ada BP2MI yang bertugas di luar negeri. 

"Kewenangan dari perwakilan kita yang ada di sana, kita kolaborasi dengan tim untuk memastikan keamanan PMI yang ada di luar," tambahnya. 

Pihaknya mengimbau warga Lampung yang bekerja di luar negeri pemberangkatannya harus secara legal. Dan jangan melarikan diri dari perusahaan atau Majikan, sepanjang dirinya masih nyaman. 

"Kalau PMI tidak secara legal maka hak-haknya akan dihapuskan. Jadi harus secara resmi baik prosedural dan lainnya," ujarnya. 

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait