#kppn#beritalampung

Menjadi Supervisor Handal Dalam Supervisi Proses Bisnis KPPN

Menjadi Supervisor Handal Dalam Supervisi Proses Bisnis KPPN
Kantor Wilayah DJPB Provinsi Lampung. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan tantangan bagi semua negara di dunia. Namun, APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical hingga sejauh ini, dapat dieksekusi secara efektif sehingga mampu meredam dampak negatif pandemi. Pemerintah menyadari pengendalian pandemi sebagai kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Dalam pemberian layanan, Kanwil DKPB dan KPPN banyak penyesuaian dan memastikan proses pelayanan tetap berjalan efektif, efisien, tetap taat berpegang pada ketentuan perundangan serta menjamin pelaksanaan anggaran dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai kantor layanan publik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berkepentingan untuk memastikan penyaluran dana APBN dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik melalui belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial serta penyaluran dana desa dan dana alokasi khusus fisik di daerah.

Kanwil DJPB yang memiliki tugas koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis monitoring evaluasi analisis kajian, penyusunan laporan, pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya menyelenggarakan fungsi pembinaan dan supervisi KPPN.

KPPN menjalankan kuasa dan kewenangan kuasa bendahara umum negara (BUN) di daerah yang diantara tugasnya melayani dan membina satuan kerja mitra kerja KPPN dalam rangka pencairan dana APBN.

Pembinaan yang dilaksanakan Kanwil DJPB sangat terkait dengan kebutuhan kantor pusat yaitu materi pembinaan yang selaras dengan konsep penataan organisasi DJPb ke depan dan kebijakan berbasis analisis serta kebutuhan instansi vertikal yaitu pembinaan dengan konten terkini dan pembinaan yang efektif dan efisien.

Pembinaan dan supervisi KPPN yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan melalui penajaman upaya sasaran, fokus pada peningkatan layanan publik serta good government dan adanya tim pembinaan dan supervisi KPPN yang handal dan teruji dalam pelaksanaan tugasnya.

Handal, jargon DJPB merupakan cerminan identitas, visi, misi, dan harapan yang terus-menerus diucapkan untuk membentuk semangat dan kekompakan tim untuk mencapai visi organisasi. Jargon "HAnDAL" mempunyai makna, Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal.

Pencapaian peningkatan kinerja pembinaan dan supervisi KPPN melalui pemenuhan syarat 5 kompetensi tim pembinaan yaitu penguasaan atas pedoman penilaian, integritas, penguasaan atas peraturan, penguasaan metode penelitian kuantitatif dan/atau kualitatif serta pengetahuan dan Keterampilan teknik komunikasi, konsultasi, asistensi serta perumusan solusi permasalahan KPPN.

Pemenuhan ini dapat dilakukan melalui proses pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait