#Pasar#Ramadan#kebutuhanpokok

Menimbun Kebutuhan Pokok Bisa Didenda Rp1 Miliar

Menimbun Kebutuhan Pokok Bisa Didenda Rp1 Miliar
Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah II. Dok KPPU


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penimbunan barang menjadi salah satu pemicu kenaikan harga komoditas. Untuk itu, harus ada upaya pencegahan, terutama untuk produk industri pangan, seperti gula, minyak goreng, terigu, dan bahan pangan lain yang tidak diatur dalam tata niaga pemerintah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan amanat UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat. Kantor Wilayah II KPPU Sumatra Bagian Selatan meliputi Sumattra Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung terus melakukan pengawasan terkait stok dan harga kebutuhan pangan pokok agar tetap stabil selama bulan suci Ramadan.

Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan pihaknya sedang melakukan pemantauan stok dan harga kebutuhan bahan pangan pokok di Provinsi Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Sumatra Selatan. Selama Ramadan, KPPU akan mengawasi harga di tingkat pasar dan melihat berbagai aspek yang terjadi dalam sudut pandang regulasi dan kebijakan baik di tingkat daerah dan nasional

Ia mengatakan jika terdapat indikasi pelanggaran, KPPU akan meminta keterangan pelaku usaha dan pihak terkait data-data yang dibutuhkan.

"Sanksi yang diterapkan adalah berdasarkan UU No 11 tahun 2020 yang merevisi besaran denda pada UU No 5 tahun 1999, yaitu sanksi administratif dengan besaran denda minimal Rp1 miliar tanpa batasan denda maksimal," katanya kepada Lampost.co, Minggu, 11 April 2021.

Baca: Satgas Belum Temukan Potensi Penimbunan Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

 

Menurut Wahyu, KPPU akan mewaspadai peningkatan harga pangan untuk melakukan penilaian apakah peningkatan harga terjadi karena permintaan pasar yang tinggi atau karena adanya praktik yang bertentangan dengan undang-undang.

KPPU terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang menghambat pasokan dan distribusi serta meningkatnya harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen.

"Terkait kebutuhan bahan pangan pokok KPPU melakukan pengawasan dan mengkaji perkembangan harga dan stok melalui dua cara yaitu dengan menghimpun data-data dari dinas terkait dalam hal ini dinas perdagangan pada setiap provinsi wilayah kerja dan melakukan survei harga dan stok secara langsung kepada pasar dan gudang," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait